 |
| Warga terlihat antri saat akan menerima bantuan beras Bulog di Alula Kantor Camat Pangkalansusu. (mol/ Lesman Simamora |
Menanggapi hal ini, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan akan dilakukan edukasi dan evaluasi. Bisa jadi tidak boleh lagi menerima bansos.
Pernyataan ini disampaikan, Saifullah saat wawancara di salah satu tv swasta nasional di Jakarta, Minggu, 6/7/2025. Dia setuju untuk melakukan evaluasi dan melakukan perombakan kebijakan yang baik agar ke depan penyaluran bansos lebih pruden, lebih hati hati terhadap aturan yang ada.
Menurut Kemensos, Saifullah, ia telah berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan pengecekan rekening terhadap penerima bansos yang lebih dari 10 bahkan 15 tahun.
Sementara di Kecamatan Pangkalansusu, Kabupaten Langkat, bantuan beras Bulog yang disalurkan pemerintah baru baru ini di Kec. Pangkalan Susu, kini beras ada yang beredar di pasar tradisional Pangkalan Susu, sesuai pantauan metro-online, Sabtu (2/8/2025).
Beras Bulog yang beredar di pasar tradisional Pangkalansusu itu dijual kepada warga yang membutuhkan seharga Rp 120.000 per karung ukuran 10 kilogram.
Oknum penerima manfaat "bebas" menjual beras bantuan dari pemerintah, ini menggambarkan penyaluran bantuan beras tidak tepat sasaran, ujar pemerhati sosial di Teluk Aru, Langkat, Hasrizal. SH kepada Metro Online, menanggapi adanya beras bantuan yang beredar di pasar tradisional Pangkalan Susu.
Kalau saja penerima bantuan benar benar keluarga yang ekonominya lemah, mungkin tidak akan menjual beras yang dia terima, mengingat harga beras saat ini di pasaran cukup mahal. ujarnya.
Tapi karena orang yang menerima bantuan, ekonominya baik-baik saja, dan keluarganya mau menikmati beras yang kualitasnya diatas beras bantuan, maka beras Bulog yang di terimanya dijual ke pasar.
Bahkan tidak tertutup kemungkinan beras bantuan yang sama juga beredar di pasar-pasar tradisional di kecamatan yang lain di Kabupaten Langkat.
Yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah atau Satgas Pangan akan melakukan edukasi, evaluasi, bahkan akan melakukan perombakan nama-nama penerima manfaat, atau bantuan beras itu bisa "bebas" diperjualbelikan, kita tunggu kebijkan pemerintah selanjutnya, terang Hasrizal.
Menurut pengamatan dan catatan Metro Online, setiap kali turun beras bantuan dari pemerintah, akan selalu ada warga yang mengaku geram dan kecewa dan berkata; "kenapa ia orang susah tak mendapat bantuan beras, sementara sejumlah orang kaya dapat bantuan.
"Orang susah tak dapat bantuan beras, sementara beberapa orang kaya menikmati bantuan beras, adilkah itu?", ujar ibu rumah tangga yang sudah relatif lama janda, Sapna (56) yang sengaja datang bersama temannya ke kediaman kru Metro Online baru baru ini.
Parahnya lagi, orang miskin lagi struk, Rifin yang sudah 10 tahun menderita, keluarga ini mengaku tidak pernah menerima bantuan apa pun dari pemerintah, "ia kami tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah, kecuali pada masa covid 19 yang lalu, hanya itu saja, ungkap Lus, istri Rifin (korban struk) kepada Metro Online.
Terkait sejumlah warga mengaku miskin, tapi tak dapat bantuan beras, Plt Camat Pangkalan Susu, Suriadi S.Sos, M.AP mengatakan, pihaknya hanya menyalurkan bantuan beras sesuai undangan yang diberikan Bulog, ujarnya singkat kepada kru Metro Online. (ls/lkt1)
