 |
| Dokumen foto Gubernur Sumut Bobby Nasution. (MOL/DiskominfoSumut) |
MEDAN | Guna mengantisipasi terjadinya musibah serupa sebagaimana di Provinsi Riau, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution diinformasikan sudah melakukan berbagai upaya.
Bobby Nasution, Selasa (29/7/2025) menegaskan, telah menetapkan 6 kabupaten dengan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188/22/461/KPTS/2025.
Kenam wilayah dimaksud yakni Kabupaten Toba, Dairi, Karo, Samosir, Simalungun dan Humbang Hasundutan (Humbahas).
Hal itu juga telah diungkapkannya dalam rapat monitoring secara daring situasi terkini penanganan karhutla di beberapa wilayah Indonesia tahun 2025 yang diikuti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
“Selanjutnya melakukan pendampingan ke Kabupaten Samosir, Toba, Dairi dan Padanglawas (Palas) dengan mengerahkan personel BPBD Sumut.
Khusus mengenai penanganan pemadaman karhutla dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran hutan dan lahan, mesin pompa air dan pompa gendong,” kata Bobby.
Upaya lainnya, kolaborasi dalam pemadaman api di kabupaten / kota dengan melibatkan instansi terkait, melakukan penanganan kekeringan di Kabupaten Samosir dengan menyediakan air bersih menggunakan Mobil Tangki Air BPBD Sumut.
Kemudian melakukan kolaborasi antara BPBD dengan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera dalam kegiatan Bimtek Satgas Dalkarhut Kabupaten Samosir, Juni 2025.
Juga melakukan kolaborasi bersama BNPB dan BMKG dalam kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dilaksanakan pada 26 - 31 Juli 2025.
6 Provinsi
Sementara dalam rapat secara daring tersebut Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, di Indonesia saat ini ada enam provinsi prioritas penanganan Karhutla oleh BNPB.
Yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Meski Sumut tidak termasuk prioritas, lanjutnya, pemerintah Pusat tetap akan memberi bantuan seperti provinsi lain.
“Walaupun bukan provinsi prioritas, tapi tidak ada perbedaan, pemerintah Pusat akan turun memberikan bantuan,” kata Suharyanto.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak seluruh pihak untuk terus bersama-sama melakukan penanganan karhutla di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan penurunan Karhutla disebabkan sinergi atau kolaborasi mulai dari kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. (ROBERTS)
