 |
| Kantor Wali Kota Tebingtinggi. |
Pembelian mobil operasional ini dinilai belum waktunya, mengingat masih banyak program pemerintah kota belum dijalankan karena terkendala kekurangan anggaran.
Apalagi, saat ini Pemko Tebingtinggi belum memiliki pemimpin defenitif, karena masih dijabat Penjabat (Pj).
Berdasarkan penelusuran Metro Online di laman Sirup LKPP, pembelian mobil operasional dianggarkan sebesar Rp. 1.284.274.000 melalui E-Purchasing di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tebingtinggi.
Adapun spesifikasi pekerjaan yakni Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi: Sesuai Perpres 53 Tahun 2023.
Muncul pertanyaan apa urgensi nya pembelian mobil operasional pada tahun 2024 ini, padahal belum ada pemimpin defenitif di Pemko Tebingtinggi.
Warga Kota Tebingtinggi meminta Pemko menunda pembelian mobil operasional kepala daerah ini.
"Sebaiknya pembelian mobil operasional itu ditunda dulu, mengingat kita belum punya Wali Kota dan Wakil Wali Kota," ujar salah satu warga Kota Tebingtinggi, Joni kepada Metro Online, Selasa (2/4/2024).
"Sebaiknya anggarannya dipergunakan untuk hal lain yang lebih penting kepada masyarakat," sambungnya.
Joni menilai pembelian mobil tersebut menghamburkan uang negara. Apalagi dilakukan di tengah ekonomi sulit Kota Tebingtinggi.
"Saran kami, tunda aja dulu pengadaan itu," ujarnya.
Terkait belanja ini, Kabag Umum Pemko Tebingtinggi Mahmudin saat hendak dikonfirmasi, belum dapat ditemui di ruangannya.
"Bapak lagi gak ada. Dipanggil ke rumah dinas Sekda," ujar seorang staf di ruangannya.
Sementara, Kabag PBJ Sekretariat Daerah Kota Tebingtinggi, Iqbal Halim Ramadhan Nasution saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp juga belum memberikan jawaban. (HR/Sdy)
