Eksepsi PH Terdakwa Pelaksana CV Mambo Perkasa Bersama Ditolak, Perkara Korupsi Dana BOS Afirmasi Madina Lanjut

Sebarkan:

 


Majelis hakim diketuai Lucas Sahabat Duha saat membacakan putusan sela. (MOL/ROBERTS)



MEDAN | Perkara korupsi Rp746.678.964 terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) atas nama terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, dipastikan lanjut dengan pemeriksaan pokok perkara.


Majelis hakim diketuai Lucas Sahabat Duha, Senin (19/9/2022) di Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan dalam amar putusan selanya menyatakan, menolak seluruhnya nota keberatan (eksepsi) penasihat hukum (PH) terdakwa selaku Pelaksana CV Mambo Perkasa Bersama (MPB).


"Eksepsi saudara PH telah memasuki ruang lingkup pemeriksaan pokok perkara. Sedangkan mengenai turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), telah disampaikan penuntut umum saat pembacaan surat dakwaan.


Dan dibenarkan oleh terdakwa di persidangan secara  virtual serta mengatakan mengerti isi surat dakwaan. Untuk itu majelis hakim menyatakan eksepsi ditolak," urainya.


Sebaliknya surat dakwaan JPU dari Kejari Madina telah memenuhi syarat formil seperti identitas terdakwa dan syarat materil yang menerangkan lokusnya (tempat kejadian perkara-red) secara cermat berikut tindak pidana yang dilakukan terdakwa.


"Untuk itu sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara majelis hakim dan memerintahkan JPU menghadirkan saksi-saksi ke persidangan untuk didengarkan keterangannya.


Kapan pak Jaksa? Baik. Sidang dilanjutkan Selasa depan," pungkas hakim ketua Lucas Sahabat Duha. 


Bersama-sama


Dalam perkara ini, Rahmad Budi Mulia Hasibuan tidak sendirian didakwa tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS dan Kinerja. Dalam berkas penuntutan terpisah, Andriansyah Siregar, selaku Ketua Tim Manajemen BOS di Disdik Kabupaten Madina.


JPU dalam dakwaan menguraikan, peristiwa pidananya tahun 2020 sampai dengan 2021. Di tahun 2019, sebanyak 115 sekolah di Lingkungan Disdik mendapatkan dana BOS Afirmasi dan Kinerja dengan total anggaran sebesar Rp10.136.000.000 bersumber dari Kementerian Pendidikan.


Sebanyak 88 Sekolah Dasar (SD) dan 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapatkan bantuan dan BOS Afirmasi dan Kinerja sebesar Rp8.032.000.000. Selain itu, 8 SD dan 2 SMP lainnya sebesar Rp2.104.000.000.


Dana bantuan tersebut masuk ke rekening masing-masing sekolah Desember 2019. 


Selanjutnya Ketua Tim BOS pada Disdik Kabupaten Madina saat itu dijabat Abdullah Sakti Ritonga melakukan sosialisasi penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 kepada setiap kepala sekolah (kepsek) penerima di Aula Disdik.


Para kepsek kemudian melakukan pemesanan barang-barang berupa perlengkapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop serta mobiler yang terdiri meja dan kursi yang pembeliannya dilakukan melalui akun SIPLah Blibli.com.


Kemudian atas pemesanan barang-barang tersebut diserahkan oleh pihak penyedia pada bulan Januari 2020 sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran dikarenakan pembayaran telah melewati masa TA 2019.


Bahwa selanjutnya terdakwa Andriansyah Siregar diangkat sebagai Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten di Disdik Kabupaten Madina. 


Ketika melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, Andriansyah Siregar membawa serta terdakwa Rahmad  Budi Mulia Hasibuan sebagai pelaksana pada CV MPB.


Belakangan menguap indikasi adanya tindak pidana. Hasil audit Inspektorat Kabupaten Madina, kerugian keuangan negara Rp746.678.964.


Rahmad  Budi Mulia Hasibuan pun dijerat dengan dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Subsidair, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (ROBERTS)





Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini