MANDAILING NATAL | Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) DPD Kabupaten Madina mengaku akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dana desa tahun 2022 yang disinyalir digerogoti.
Ketua GPMN DPD Madina, Azanul Akbar Panjaitan melalui Sekretaris Jenderal Ahmad Fauzy SH dalam keterangannya mengatakan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan sejumlah alat bukti yang ditemui di lapangan untuk kelengkapan berkas laporan ke lembaga antirasuah tersebut.
"Saat ini kami sedang mengumpulkan sejumlah alat bukti yang ditemui di lapangan. Dalam waktu dekat kami GPMN akan berangkat ke kantor KPK untuk melaporkan persoalan dana desa yang kami sinyalir digerogoti," katanya, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/6/2022).
GPMN juga menyebut beberapa alat bukti seperti pengakuan sejumlah kepala desa dan bukti pembicaraan rekaman camat yang meminta sejumlah uang ke kepala desa dengan alasan pengamanan kasus bimtek juga sudah diperoleh pihaknya.
"Tinggal ada beberapa alat bukti lagi yang saat ini masih kita persiapkan untuk kelengkapan berkas laporan kita nantinya," lanjutnya.
Menurut GPMN Madina, bahwa penggunaan dana desa pada tahun 2022 di Kabupaten Madina kuat dugaan digerogoti oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan cara-cara tertentu yang tidak sesuai aturan.
Diterangkannya, seperti banyaknya titipan kegiatan sosialisasi dan beberapa pengadaan lainnya yang membuat para kepala desa dipaksa menampung pada anggaran dana desa tahun 2022. Padahal, dilain sisi itu menyalahi karena tidak melalui proses musyawarah dari masyarakat setempat.
"Dari hasil temuan kita banyak para kepala desa ini ditakut-takuti dan dipaksa untuk menampung titipan-titipan tersebut," terangnya.
GPMN Madina juga menyebut lebih yakin kalau persoalan ini akan diusut dengan transparan bila dilaporkan ke lembaga antirasuah daripada ke pihak Inspektorat maupun ke Kejaksaan. Sebab, menurut mereka kedua instansi itu terkesan kurang transparan.
"Kami kurang yakin kalau melapornya ke situ apakah nantinya bakal diungkap secara transparan. Dari kacamata kami dengan banyaknya pemberitaan persoalan dana desa saat ini saja mereka terkesan tak merespons," pungkasnya. (SRH/Sahrul)
