Poto : Saat Masyarakat Palas Menggelar Konfrensi Pers di Kantor Hukum Citra Keadilan di Medan.
MEDAN|Masyarakat Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara (Sumut) mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin PT Sumatera Sylva Lestari (SSL) yang diduga telah melakukan perusakan tanaman.Dugaan perusakan tanaman perkebunan masyarakat yang umumnya kelapa sawit tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan cara yang masip yakni menggunakan alat berat mencabut tanaman-tanaman di areal kebun masyarakat.Padahal menurut masyarakat ini, tanah yang mereka tanami merupakan tanah ulayat yang dikuasai secara turun temurun.
Salah seorang tokoh masyarakat adat Luat Unte Rudang, Kabupaten Palas Rahmansyah Hasibuan mengatakan, secara jelas mereka tidak pernah memberikan tanah kepada PT SSL. Ia mengaku heran, sejak 3 bulan terakhir PT SSL semakin masip melakukan pengerusakan.
Terparah, konflik yang antara warga dan perusahan memuncak. Sehingga, menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan beberapa masyarakat lainnya mengalami kritis.
"Jadi kami meminta agar perusahan PT SSL mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang keberadan perusahan di tanah adat kami,"kata Rahmansyah saat menggelar konfrensi pers di Kantor Hukum Citra Keadilan, Jalan Sutomo Medan, Kamis (11/11/2021).
Disisi lain, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Palas, Moris Sarkawi Muda Harahap menyebutkan, sejak tahun 2001 Izin konsesi yang dimiliki oleh PT SSL seluas 77 ribu hektar atau 19 persen dari luas wilayah Kabupaten Palas.
Dengan demikian kata Moris, Kadin Palas memandang sangat perlu evaluasi dari Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk meninjau ulang izin PT SSL.
Moris menambahkan, pihaknya juga mendesak PT SSL untuk menghentikan semua aktivitas yang merusak tanaman masyarakat.
"Kami minta PT SSL harus menghentikan semua aktivitas yang merusak apalagi menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat,"ujarnya.
Senada, tokoh masyarakat lainnya yakni, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (ASPEKINDO) Sumut, Haris Simbolon menyebutkan, keberadaan PT SSL di Kabupaten Palas sudah sangat meresahkan.
Haris yang merupakan mantan anggota DPRD Palas ini juga mengaku, melihat kejadian perampasan lahan-lahan masyarakat ini sebagai peristiwa yang sangat luar biasa. Sebab menurutnya, tanpa ada rasa kasihan PT SSL melakukan perusakan tanaman kebun masyarakat.
"Semenjak kehadiran PT SSL ini selalu menimbulkan huru hara dan masalah. Sudah banyak korban, baru baru ini 1 orang meninggal dan 4 orang kritis,"sebutnya.
Saat ini, lanjut Haris yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Palas ini, sudah 14 ribu hektar lahan masyarakat yang dirusak PT SSL. Untuk itu, mereka meminta Presiden Joko Widodo meninjau izin PT. SSL.
"Kami meminta kehadiran Presiden Joko Widodo agar meninjau ulang kembali izin-izin yang diberikan kepada perusahan ini. Dan bila perlu mancabut izin dari perusahan itu," pungkasnya.(GNP/Ginda)
