DELISERDANG | Proyek Strategis bagian dari Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam membangun bendungan Lau Simeme di Kecamatan Biru Biru Kabupaten Deliserdang mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Terutama tentang Progres pengerjaan yang sempat molor akibat persoalan sengketa lahan dengan warga setempat.
Warga mengklaim kepemilikan lahan berasal dari turun temurun nenek moyang mereka yang membuka lahan pertanian di daerah tersebut, sementara Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara menyebutkan kalau lahan yang terkena proyek pembangunan bendungan Lausimeme didalam area hutan lindung dan tidak boleh diganti rugi.
Persoalan bermunculan hingga warga yang bersikeras berulang kali melakukan aksi demo menuntut ganti rugi yang layak buat mereka. Akhirnya Pemerintah Kabupaten Deliserdang bersama Satker proyek pembangunan mengambil sikap dan pengadilan melakukan eksekusi terhadap lahan yang dimaksud hingga memutuskan adanya uang ganti rugi kepada masyarakat yang terkena proyek. Namun warga tetap menolak dengan alasan tak sesuai. Akhirnya uang ganti rugi dititipkan di pengadilan.
Masalah ini terus bergulir hingga menghambat percepatan pembangunan bendungan, Forkopimda Kabupaten Deliserdang juga sudah berulang kali turun tangan melakukan mediasi dan kordinasi dengan masyarakat .Agar masyarakat dan semua pihak mendukung program Pemerintah pusat dalam menyiapkan bendungan Lau Simeme.
Bendungan Lau Simeme sangat banyak fungsi diantaranya untuk Irigasi pertanian warga, pemasok air bersih untuk PDAM, pembangkit listrik, objek wisata alam dan lainnya.
Terkait persoalan sengketa tanah proyek bendungan, PPK Tanah Megawati Sinurat membenarkan persoalan tersebut. Namun Mega menyebutkan kalau warga saat ini sudah bersedia menerima ganti rugi tersebut.
"Semua ada 10 persil dan ganti rugi yang dititip di Pengadilan Negeri sudah mau diambil pihak yang berhak, mereka sudah membuat surat pengajuan pengambilan uang yang dikonsinyasi," ucap Mega.(Wan)
