Terkait Pengosongan Rumah Nenek Berusia 93 Tahun, Kuasa Hukum Surati Menteri BUMN

Sebarkan:


MEDAN
| Buntut pengosongan rumah seorang nenek berusia 93 tahun bernama Pintalan Sigalingging yang sudah 49 tahun menempati rumah tersebut di Gang Sabang, Kelurahan Tegal Sari Satu, Kecamatan Medan Denai, tim hukum Pintalan menyurati Menteri BUMN Erick Thohir.

Sabar Hasudungan Marbun SH, salah satu tim hukum Pintalan mengatakan, tujuan disuratinya Menteri BUMN adalah agar Erick turun langsung ke Medan melihat kondisi Pintalan dan letak rumah yang dikosongkan secara paksa oleh PT KAI Regional I Sumatera Utara. 

Menurut Sabar, ada kejanggalan proses pengosongan rumah Pintalan. Dimana, terkesan tebang pilih dalam proses tersebut. Salah satunya, petugas tidak menunjukkan surat perintah dari pimpinan atau pejabat berwenang dari PT KAI untuk proses pengosongan rumah 22 Juni 2021 kemarin. "Kenapa musti rumah nenek Pintalan saja yang dikosongkan. Sementara bagunan dan rumah-rumah sepadanan atau sederetan rumah nenek tidak diganggu sama sekali,"ucap Sabar didampingi Robby Marshel Sinaga SH MKn dan Sahat Manurung SH saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (29/6).

Sabar menambahkan, bila dilihat dari tapal batas jarak rel ke rumah Pintalan, sekitar 23,6 meter. Sedangkan deretan rumah dan bangunan yang bersebelahan dengan rumah Pintalan, jauh lebih dekat dengan rel. "Disinilah letak tebang pilihnya. Apa salah klien kami?. Dari segi jarak ke tapal batas rel saja sudah jauh dari rumah yang bersebelahan. Kok rumah klien kami saja yang dikosongkan PT KAI. Padahal klien kami telah membayar pajak ke negara atas penempatan rumah itu,"terangnya.

Terkait statmen Manager Humas PT KAI Divre I Sumut Mahendro yang beredar di beberapa media pasca pengosongan rumah Pintalan yang mengatakan pihaknya hanya mau mengamankan aset, Sabar justru mengatakan itu hanya alasan semata saja. "Di kasus Pintalan, pengamanan aset seharusnya semua rumah dan bangunan yang ada disebelah rumah Pintalan. Ini kenapa hanya rumah klien kami saja yang dikosongkan. Inikan janggal," katanya.

Marshel menambahkan, atas itulah menurut mereka, sudah pantas pihak kementrian BUMN untuk meninjau langsung lokasi. Apalagi, sambung Marshel, Pintalan sudah menempati rumah tersebut sejak tahun 1972. "Kami berharap agar Pak Menteri yang terhormat melihat kondisi Pintalan saat ini setelah dipaksa keluar dari rumahnya. Klien kami ini orang susah yang sudah tidak bisa jalan. Harusnya negara hadir di kasus ini," tegasnya.

Selain menyurati Menteri BUMN, tim hukum Pintalan juga menembuskan surat tersebut ke Presiden Jokowi, Komnas HAM, Kapolri, Menkumham, Gubernur Sumut, Wali Kota Medan dan Menteri Perhubungan. 

Terkait tembusan ke Kapolri, Sahat mengatakan perlunya diberitahu ke pimpinan tertinggi jajaran kepolisian itu, agar pengaduan masyarakat (Dumas) yang sebelumnya telah dilaporkan tim hukum Pintalan ke Polrestabes pada 24 Juni 2021, agar ditindaklanjuti. "Dumas itu terkait tentang adanya dugaan tindakan kesewenang-wenangan oknum pegawai PT KAI yang pada saat pengosongan rumah, terjadi pengrusakan rumah klien kami serta hilangnya barang milik klien kami. Ada unsur pidana pada proses tersebut. Kami harap Bapak Kapolri yang terhormat agar memproses laporan kami ini," ucap Sahat. (rel/REM)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini