Skandal Suap DAK 2 Politisi PPP, Giliran Mantan Bupati H Buyung dan Asisten I Labura Jadi Saksi

Sebarkan:



Mantan Bupati Labura Kharuddin Syah alias H Buyung (monitor bawah tengah) dan kedua terdakwa (kiri atas) mengikuti persidangan secara vidcon di Pengadilan Topikor Medan. (MOL/ROBERTS)



MEDAN | Giliran mantan Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Kharuddin Syah Sitorus alias H Buyung dan mantan Asisten I Habibuddin Siregar dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara penerimaan uang suap (gratifikasi) 2 politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kamis (22/4/2021) di Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan.


Kedua terdakwa yakni mantan anggota Komisi IX DPR RI periode 2014-2019 Irgan Chairul Mahfiz dan mantan Bendahara Umum (Bendum) DPP PPP Puji Suhartono (berkas penuntutan terpisah).


Menjawab pertanyaan tim JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimotori Budhi S, saksi (telah divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti bersalah memberikan uang suap melalui stafnya Agusman Sinaga-red) membenarkan ada mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2017 sebesar Rp261 miliar.


Direalisasikan Pemerintah Pusat saat itu sebesar Rp44,91 miliar yakni untuk pembangunan sejumlah sarana fisik di Kabupaten Labura. Sedangkan untuk DAK APBN-Perubahan (P) TA 2018, saksi sebagai bupati ada mengusulkan dana sebesar Rp504 miliar. Seingatnya, yang 'direstui' Pemerintah Pusat kemudian sebesar Rp49 miliar di Bidang Kesehatan. 


Dengan rincian Rp30 miliar untuk melanjutkan pembangunan RSUD Aek Kanopan dan sisanya Rp19 miliar untuk pembangunan beberapa puskesmas.


Mangkrak dan Masalah DESK


"Pembangunan rumah sakit yang baru itu sebelumnya atas biaya APBD Kabupaten Labura dan mangkrak. Sementara rumah yang sakit lama sudah tidak memadai lagi. Lahannya sempit. Dan itu salah satu visi dan misi Saya waktu Pilkada," urai H Buyung menjawab pertanyaan Budhi S.


Belakangan saksi menerima informasi bahwa usulan pembangunan rumah sakit yang baru terkendala di DESK (diskusi timbal balik antara daerah dengan Kemenkes RI dilengkapi dengan data pendukung). 


Setelah dibantu penuntut umum, H Buyung membenarkan kendalanya dikarenakan adanya Surat Edaran (SE) Ditjen Yankes Kemenkes tentang Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditujukan ke seluruh kabupaten/kota bahwa Pemerintah Pusat tidak memberikan bantuan pembangunan rumah sakit baru. Kalau untuk rehab rumah sakit yang lama, diperbolehkan.


Mantan orang pertama di Pemkab Labura itu kemudian memerintahkan dua stafnya yakni Agusman Sinaga sebagai Kabid Pengelola Pendapatan Daerah (PPD) dan Asisten I Setdakab Labura Habibuddin Siregar membereskan permasalahan tersebut. Dia juga mengakui pernah dipertemukan dengan Yaya Purnomo oleh Agusman Sinaga di Cafe Happy Day di Jakarta Pusat.


"Mengenai berapa persisnya besaran dana yang diberikan kepada Yaya Purnomo (salah seorang staf di Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI) Apakah ada diberikan Pak Agusman selain Yaya Purnomo Saya nggak tahu. Termasuk pemberian uang Rp100 juta kepada (terdakwa) Irgan Chairul oleh Agusman Sinaga," tegasnya. 


Di bagian lain saksi Kharuddin Syah Sitorus membenarkan bahwa sumber dana untuk menutupi komitmen fee sebesar 7 persen dari pagu nantinya direstui Pemerintah Pusat adalah dari para rekanan yang memenangkan tender proyek di Pemkab Labura.


Kuatir Kurang Rp400 Juta


Karena pembangunan rumah sakit baru itu janji politiknya sebagai kontestan petahana 2016-2021, H Buyung mengaku sempat kuatir dengan informasi yang diperoleh dari Agusman Sinaga karena Yaya Purnomo (telah divonis 6,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta) bolak balik lewat sambungan telepon meminta kekurangan komitmen 'fee' Rp400 juta agar segera dikirimkan.


"Akhirnya uang Rp400 juta itu berasal dari pribadi Saya Yang Mulia," tuturnya lewat monitor aplikasi ZOOM.


Habibuddin Siregar saat didengarkan keterangannya sebagai saksi langsung di Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan. (MOL/ROBERTS)



Sementara saksi lainnya Habibuddin Siregar  yang dihadirkan JPU pada KPK di Cakra 2 menerangkan, mantan pimpinannya Kharuddin Syah Sitorus hampir di setiap pertemuan dengan para pejabat lainnya mengungkapkan tentang keinginan kuat adanya rumah sakit yang baru.


Saksi dan Agusman Sinaga dipercayakan untuk mengurusi hal itu. Termasuk mengirimkan tim dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Labura dan Direktur beserta staf RSUD Aek Kanopan ke Jakarta. Demikian halnya kunjungan balik dari tim Kemenkes RI ke rumah sakit lama dan baru yang akan dilanjutkan pembangunannya. 


Ketika hakim ketua Husni Thamrin mengkonfrontir keterangan kedua saksi, baik terdakwa Irgan maupun Puji Suhartono tidak memberikan tanggapan karena mereka tidak pernah berhubungan dengan para saksi. Hakim ketua pun melanjutkan persidangan pekan depan.


Sementara dalam dakwaan disebutkan, Yaya Purnomo melalui beberapa orang berhasil memuluskan usulan dana DAK APBN-P TA 2018 Bidang Kesehatan Pemkab Paluta, termasuk kedua terdakwa. 


Irgan dan Puji Suhartono masing-masing dijerat dengan dakwaan pertama, Pasal 12 huruf a No 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Kedua, Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (ROBERTS)




Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini