Sahat Simatupang (kedua dari kiri) bersama KH Maman Imanulhaq, Direktur Relawan Nasional. (Ist)
MEDAN | Ketua Umum Relawan Indonesia Kerja (RIK) Sahat Simatupang, Minggu (6/9/2020) mempertanyakan 'nasib' kasus dugaan korupsi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut yang lebih 1 semester diusut Kejati Sumut.
Sejumlah staf dan Kadis TPH Sumut beberapa waktu lalu pernah dimintai keterangannya namun sayangnya publik belum juga diberikan asupan informasi lanjutan tentang 'nasib' pengusutan kasusnya.
“Progress pemeriksaannya sudah sejauh apa perlu kita awasi. Sebab kasus dugaan korupsi ini kalau tidak tuntas akan mempengaruhi program swasembada bawang Sumut,” kata Sahat Simatupang.
Menurut orang berpengaruh di Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin itu, upaya pemberantasan korupsi harus didukung agar tercipta pemerintahan yang bersih dan dipercaya rakyat.
'Nasib' pengusutan kasus dugaan korupsi yang sedang berproses tersebut, imbuhnya, sama–sama dinanti oleh banyak pihak, termasuk Kementerian Pertanian, khususnya pada mata anggaran bantuan pengembangan bawang merah, aneka cabai, bawang putih di Sumut yang bersumber dari APBN.
“Kelanjutan pemeriksaannya seperti apa perlu sama-sama kita awasi. Apalagi hasil pemeriksaan itu barangkali akan mempengaruhi peluang pejabat di Dinas TPH Sumut yang akan ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (PlT) bupati di daerah yang akan menggelar Pilkada.
Jangan setelah dilantik jadi Plt bupati kasus ini kembali muncul,” kata mantan Direktur Relawan Tim Kampanye Jokowi–Ma’ruf Amin.
Swasembada Pangan
Keinginan Pemerintah Provinsi Sumut untuk swasembada bawang, diakuinya, harus didukung. Informasi dihimpun, kebutuhan bawang merah di Sumut sebesar 43.000 ton per tahun. Sementara saat ini masih 41 persen atau sekitar 18.000 ton yang bisa dipenuhi.
Kemudian, bawang putih yang bisa dipenuhi masih sekira 900 ton dari kebutuhan sebesar 27.000 ton. Kekurangan pasokan bawang merah ditutupi dari Kabupaten Brebes, Jateng maupun daerah lainnya di Jawa Timur. Sedangkan kebutuhan bawang putih masih diimpor dari Cina.
"Jangan dikira Menteri Pertanian tidak mengetahui kalau ada bantuan yang diselewengkan," urainya.
Namun kalau memang tidak cukup bukti kasus itu hendaknya ditutup saja oleh Kejati Sumut. Sebaliknya kalau cukup bukti tentu penyelidikan dan penyidikan kasus ini harus dilimpahkan ke pengadilan tipikor, demikian wartawan senior Majalah Tempo Sahat Simatupang.
Segera Dicek
Sementara itu salah seorang pejabat di Bidang Intelijen Kejati Sumut yang dicoba dikonfirmasi lewat sambungan pesan WhatsApp (WA) tentang ada tidaknya kemungkinan kasus dugaan korupsi di TPH Sumut ditingkatkan ke tahapan penyidikan (dik) atau tidak, belum bisa memberikan komentar lebih jauh.
"Informasi dari mana, Bang? Besok Saya Cek," kata Asintel Dwi Setyo Budi Utomo dalam pesan singkatnya. (RbS)
