 |
| Menko Polhukam Mahfud Md (Foto: Kemenko Polhukam) |
JAKARTA | Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang pemutaran film Penumpasan Penghianatan G30S/PKI.
Mahfud mengatakan, pemerintah hanya melarang kerumunan pada saat nonton bareng (Nobar) film tersebut.
"Saya sudah mengatakan, pemutaran film itu (G30S/PKI) boleh, tidak ada yang melarang. Pemerintah tidak melarang tapi juga tidak mewajibkan. Jadi silahkan saja televisi yang merasa ingin menyayangkan dan yang punya kontrak dengan pemegang hak siar silakan, yang mau nonton di YouTube silakan," kata Mahfud melalui rekaman video, Selasa (29/9/2020).
"Pemerintah hanya akan melarang bilamana ada kerumunan-kerumunan, termasuk misalnya nonton bareng yang melanggar protokol kesehatan," lanjutnya.
Mahfud menuturkan larangan kerumunan bukan hanya berlaku pada saat nobar film G30S/PKI saja. Melainkan juga berlaku untuk semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan.
"Dan itu berlaku bukan hanya untuk penonton G30S/PKI, tetapi untuk kegiatan apapun yang melanggar protokol kesehatan itu dilarang," tuturnya.
Mahfud kemudian bercerita Yunus Yosfiah saat menjabat sebagai Menteri Penerangan yang pernah menghentikan penayangan film G30S/PKI sebagai sebuah keharusan.
Namun dikatakan Mahfud penghentian penayangan pada saat itu bukan berarti tidak memperbolehkan masyarakat untuk menonton film tersebut, melainkan sebagai sebuah pilihan sukarela.
"Pada awal reformasi dulu, menteri penerangan Yunos Yosfiah itu pernah menghentikan penayangan film penghianatan G30S/PKI sebagai sebuah keharusan. Jadi Yunus Yosfia pada waktu itu menghentikan keharusannya. Tetapi kalau itu sebagai pilihan sukarela, memang mau ditayangkan atas kesadaran dan kehendak sendiri maka itu dibolehkan," ujarnya.
Sebelumnya, polemik soal film G30S/PKI sempat menjadi perbincangan di dunia perpolitikan Indonesia usai disinggung mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Gatot menyebut diganti sebagai Panglima TNI gegara menginisiasi acara nonton bareng film G30S/PKI.
"Pada saat saya menjadi panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot saat bicara di channel YouTube Hersubeno Point, Rabu (23/9/2020).
Salah satu stasiun televisi, yaitu SCTV, pun akan menayangkan film G30S/PKI. SCTV memiliki pertimbangan mengapa menayangkan film tersebut, meskipun sempat menjadi perbincangan.
"Kita sebetulnya memang sudah dari tahun lalu kita juga menayangkan. Jadi memang SCTV itu sering sekali atau kita mungkin dikenal sebagai TV yang paling sering menayangkan film-film Indonesia. Jadi misalnya kayak kemarin kita sudah tayangin film 'Dilan', 'Gundala', 'Milea', 'Warkop', hampir semua film Indonesia yang top, box office itu kita. Nah, di luar dari itu, kan kita juga tayang film-film yang lainlah, misal bentuknya FTV, gitu ya," kata Direktur Program SCTV David Suwart, Jumat (25/9/2020).
"Nah, jadi film G30S/PKI ini salah satu film yang kita lihat sangat diminati penonton," imbuhnya. (Dc)
