-->

Satpol PP Diminta Tindak Penggelapan Pajak Daerah

Sebarkan:
INSTRUKSIKAN: Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Drs. H. Irwan M.Si. saat memimpin apel pagi. 

MERANTI | Saat ini kasus penggelapan pajak yang dilakukan oknum swasta telah menjadi atensi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Drs. H. Irwan M.Si. 

Untuk itu ia memerintahkan kepada Satpol PP untuk melakukan penindakan upaya-upaya pengelakan pajak ini sesuai aturan yang berlaku.

Salah satu yang mendapat perhatian Bupati Irwan adalah penggelapan Pajak Sarang Burung Walet oleh oknum swasta.

"Kita mengindikasikan telah terjadi penggelapan pajak daerah sarang burung walet dan pajak lainnya. Untuk itu Bupati Irwan Nasir memerintahkan Satpol PP ikut turun tangan menindak upaya-upaya menghindari kewajiban membayar pajak daerah tersebut," ujar Kabag Humas dan Protolol Meranti Rudi MH.

Instruksi itu dikatakan Kabag Rudi, disampaikan langsung oleh Bupati Irwan saat menjadi pembina pada apel siaga di Markas Satpol PP Kepulauan Meranti Jalan Merdeka, Jumat (14/8/2020). 

Apel siaga itu memang dikhususkan untuk mengecek kesiapsiagaan Satpol PP dalam menegak dan mengawal Perda terutama dalam pemungutan pajak daerah. 

"Satpol PP adalah penegak dan pengawal pelaksanaan peratuan daerah (Perda). Jadi, jika ada yang pihak-pihak yang melakukan tindakan menyalahi Perda, maka personil Satpol PP harus bertindak," tegas dia.

Bupati mengaku mendapat laporan ada indikasi dugaan penyimpangan yang dilakukan wajib pajak daerah sarang burung walet. Mereka diduga dibantu oknum-oknum instansi tertentu untuk mengurangi kewajiban membayar pajak daerah tersebut.

Usai apel, Bupati menjelaskan akibat tindakan tersebut penerimaan daerah dari pajak sarang burung walet tidak dapat mencapai target. Padahal dirinya mendapat laporan produksi sarang burung walet yang dijual ke luar Meranti sangat tinggi. 

Untuk diketahui, agar dijual ke penampung di luar Meranti terutama Batam dan Medan, pemilik hanya perlu sertifikat dari suatu instansi.

Pemkab Meranti sudah berupaya bekerjasama dengan instansi tersebut agar pemilik membayar pajak terlebih dahulu sebelum surat tersebut keluar. Namun kerjasama berkenaan tidak berjalan dengan baik.

"Diduga ada oknum instansi yang bermain. Kita minta Satpol PP juga memgawasi instansi baik swasta maupun pemerintah yang menghindari pembayaran pajak. Ambil tindakan tegas, jika perlu disegel," tegas Bupati.

Bupati menegaskan Satpol PP dapat mengambil tindakan tegas tersebut sesuai tupoksinya selaku penegak dan pengawal Perda.

"Siapa pun yang melanggar Perda baik swasta maupun instansi pemerintah dapat ditindak tegas," singkat Bupati. (edi/ka)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini