JPKP Diminta Polisi Tangkap Perusak DAS Sungai STM Hulu

Puluhan Mobil Tronton bermuatan batu pecah saat keluar dari lokasi PT AM.

DELISERDANG | Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) meminta aparat kepolisian khususnya Polresta Deliserdang dan Polda Sumut untuk membongkar gembong mafia perusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lau Singkam yang ada di Desa Gunung Manupak B, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara.

JPKP mendesak Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Yemi Mendagi S.IK dan Kapolda Sumut Irjen Pol. Martuani Sormin M.SI segara menangkap oknum pengusaha dari PT Adiguna Makmur (AM) berserta oknum kepala desa yang diduga kuat terlibat dalam kegiatan penambangan batu Pecah secara ilegal di DAS Lau Singkam.

JPKP sebagai relawan terstruktur di bawah binaan Presiden Joko Widodo dan Jendral Purnawirawan Moeldoko sangat menyesalkan perusakan lingkungan yang dilakukan oknum oknum tersebut.

Hal ini dikatakan ketua JPKP DPD Deli Serdang Haris Harahap S.Kom melalui Wakil Ketua Pujian Tarigan saat melakukan Investigasi ke lokasi Sungai Singkam, Jumat, 17 juli 2020 kemaren.

"Polisi harus memgungkap dan menangkap siapa saja pelaku yang ikut serta melakukan perusakan lingkungan di DAS sungai Lau Singkam ini," ungkap Pujian Tarigan.

Ditegaskan Pujian, tindakan yang dilakukan terhadap pengusaha penambangan itu tidak bisa sebatas penghentian kegiatan saja, namun Polisi harus menindak pengusaha serta oknum oknum siapa saja yang terlibat didalamnya.

Bos tambang dari PT AM dan oknum kepala desa, Kata Pujian, harus bertangungjawab sebagai dalang kerusakan di DAS Lau Singkam yang timbul akibat penambangan batu secara ilegal tersebut.

Lanjutnya, suatu tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup dapat dikenakan Sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"sebutnya.

Bos tambang dari PT AM bersama pemerintahan desa diduga kuat terlibat dalam aktivitas penambangan batu di bantaran sungai Lau Singkam, yang telah berlangsung sejak dua tahun lalu.

Wakil Ketua JPKP DPD Deliserdang saat melakukan investigasi di lokasi Kau Singkam.

Informasi dihimpun media ini di lapangan, mengatakan bahwa oknum kades telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 per bulan pada setiap perusahan.

Sedangkan jumlah Pengusaha Galian C yang ada di desa ini ada berjumlah tiga PT. Yakni PT AGM, PT AL dan, PT Sk. Sedangkan pembagian yakni Rp 3.000.000,- untuk masyarakat dan sisanya yakni Rp 2.000.000 per perusahaan untuk Pemerintah Desa.

"Kontribusi yang diterima oknum pemerintahan Desa sebesar Rp5.000.000 per perusahaan. Namun yang melakukan penggalian hingga ke DAS Lau Singkam hanya PT AM," kata Selamat Sinaga warga setempat.(Jassa)