 |
| Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Mangapul Purba |
Hal itu dikarenakan masih banyak ditemukan penyimpangan di lapangan, terutama terkait pemberian dan penyaluran bantuan Covid-19.
"Penyaluran paket bantuan ke masyarakat masih tetap ditemukan penyimpangan di lapangan dan sepertinya kritik dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dipedulikan oleh tim penyalur bantuan bahkan terkesan diabaikan," ujar Mangapul melalui keterangan tertulis, Senin (8/6/2020).
Fraksi PDIP sudah menelusuri model penyediaan dan metode pendistribusian di lapangan dan sangat terlihat tata kelola atau manajemen penyaluran di lapangan amburadul dan terbukti maraknya temuan penyimpangan baik oleh masyarakat maupun wakil rakyat.
"Kita masih beritikad baik agar Pemprov Sumut segera melakukan perbaikan dan perubahan tata kelola pemberian bantuan, dan kedepannya jika tidak dilakukan perbaikan maka kita akan sampaikan kepada rakyat dan laporkan kepada aparat penegak hukum agar menangani kompleksitas persoalan pengadaan Bantuan paket sembako, dan kita akan mendorong investigasi total terhadap siapa yang mengelola anggaran, pihak penyedia barang dan jasa serta pihak, oknum, lembaga lain yang terlibat di dalam permaslahan itu," imbuhnya.
Terkait dengan maraknnya dugaan manipulasi dalam paket bantuan, menurut Mangapul, Fraksi PDIP merekomendasikan agar bantuan yang akan disalurkan kedepannya tetap dilanjutkan pemberiannya.
Akan tetapi sistemnya dirubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan ditransfer ke penerima bantuan dengan nilai nominal yang dipublikasikan ke publik sehingga tidak terjadi sunat sana-sini.
"Kita sangat mendukung bantuan ke masyarakat dengan kondisi seperti sekarang ini, dan Fraksi PDI Perjuangan menganggap hal tersebut sebagai upaya serius Pemprovsu dalam menopang kehidupan masyarakat menghadapi Covid-19 sesuai dengan visi Gubernur menjadikan Sumut Bermartabat. Namun dalam pelaksanaannya, tim yang mengerjakan masih ada sifat bar-bar dengan mengutak atik bantuan kemanuasiaan yang berasal dari APBD yang notabene adala uang rakyat Sumut, dan kita minta supaya Gubsu segera melakukan evaluasi," jelas Mangapul.
Untuk itu Fraksi PDIP DPRD Sumut melalui seluruh jaringan Pimpinan dan Anggota Pansus dan non Pansus sudah mengumpulkan bukti siapa-siapa saja yang berlaku curang dan bagaimana modus yang dilakukan.
"Kita percaya Gubernur bisa mencarikan solusi dan menegur pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, baik pribadi maupun lembaga untuk perbaikan manajemen bantuan bencana kedepannya. Apalagi pandemi Covid-19 masih belum bisa kita prediksi seperti apa dan kapan berakhirnya," pungkasnya. (Sdy)
