Hal itu tentu mengancam Visi Gubernur membawa Sumut bermartabat akan mengalami kegagalan total.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDIP Syahrul Siregar saat membacakan Pendapat Anggota Dewan pada Sidang Paripurna di DPRD Sumut, Rabu (17/6/2020).
"Sangat disayangkan OPD yang bekerja sebagai tolak ukur baik, buruk dan keberhasilan kinerja Gubernur Sumatera Utara belum serius secara maksimal, terbukti setelah dibentuknya Pansus LKPj sejak Mei hingga Juni 2020 dengan menggunakan metode dialog antara OPD dan DPRD tentang penggunaan anggaran dan sasaran kerja yang telah dilaksanakan serta melakukan uji petik di lapangan diketahui bahwa kinerja 46 OPD dilingkungan Pemrovsu sangat buruk sekali, banyak ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan hasilnya di lapangan" ujar Syahrul Siregar.
Fraksi PDIP DPRD Sumut dalam Pandangannya juga menohok 4 OPD dengan predikat terburuk sehingga keempat kepala dinasnya diminta untuk segera dicopot.
Keempat OPD terburuk tersebut adalah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial.
"Bila Gubernur tidak segera mencopot keempat Kepala Dinas tersebut dan tidak mengevaluasi seluruh pejabat eselon di lingkungan Pemprov Sumut, maka visi menuju Sumut Bermartabat tidak mungkin bisa dicapai, dan dipastikan akan gagal total," ujar Syahrul. (Sdy)
