Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Atasi Covid-19, Gubsu Edy Rahmayadi Segera Kirim Bantuan APD ke Siantar

Tim Redaksi: Selasa, 14 April 2020 | 18:20 WIB

PEMATANGSIANTAR - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi akan segera menambah bantuan Alat Pelindung Diri (APD) ke seluruh kabupaten/kota se-Sumut.

Kemudian, mempercepat penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengatasi dampak pandemi global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Hal itu disampaikan Edy Rahmayadi ketika memimpin rapat melalui video conference (Vidcon) bersama seluruh bupati/walikota se-Sumut terkait perkembangan penanganan Covid-19, dari rumah dinas Gubsu di Medan, Selasa (14/4/2020).

Wali Kota Pematangsiantar H Hefriansyah juga mengikuti video conference tersebut dari kantor walikota.

Saat video conference, Hefriansyah didampingi para Asisten dan tokoh agama dari Forum Kerukuran Umat Beragama (FKUB).

"Kita harus berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Saya telah memesan tambahan APD. Begitu sampai nanti saya akan siapkan masing-masing 5 APD di tiap Puskesmas yang ada di kabupaten/kota. Untuk tiap kabupaten/kota akan saya berikan 50 APD, dan rumah sakit rujukan saya akan tambah 100 APD, termasuk masker bedah," terang Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah serta Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina.

Edy juga menyampaikan, ia telah memesan 56 ribu unit rapid test dan 100 ribu masker N95. Untuk selanjutnya, akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota.

"Saya akan berikan hingga ke Puskesmas yang ada di kabupaten/kota se-Sumut," tambahnya.

Terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat, menurut Edy, akan dipercepat penyalurannya, sehingga dapat segera diterima oleh masyarakat. Hal ini, katanya, penting untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

"Bantuan PKH yang ditanggung oleh APBN adalah 408.321 KK untuk seluruh Sumatera Utara. Jumlah bantuannya pun meningkat dari sebelumnya Rp150 per KK, ditambah lagi oleh pemerintah pusat Rp50 ribu per KK. Sehingga menjadi Rp200 ribu per KK. Untuk itu saya minta didata secara ril oleh bupati/walikota se-Sumut," tegasnya.

Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Edy menghimbau agar bupati/walikota benar-benar mengawasi warga yang keluar dan masuk ke masing-masing daerahnya.

"Antisipasi kedatangan dari luar, baik itu dari negara tetangga maupun dari antar kabupaten/kota, monitor semua rakyat kita keluar masuknya ke daerah kita. Apalagi menjelang mudik ini, saya mohon kerja samanya," tambahnya.

Edy juga menegaskan, jika ada korban terpapar Covid-19 meninggal dunia, maka pihak rumah sakit yang bertanggung jawab untuk penanganan jenazah, termasuk menunaikan Fardu Kifayah (memandikan, mengafani, dan mensholatkan). Sedangkan pemakaman jenazah, menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Jangan ada yang membuat sulit ataupun menolak proses pemakaman," ungkapnya. (John)

Baca Juga

Komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html