 |
| Anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut Rudy Hermanto |
DPRD Sumut berharap, ada mekanisme pengaturan yang baik agar terhindar dari virus berbahaya itu.
"Pemprovsu harusnya menyampaikan kepada perusahaan yang memperkerjakan ojol agar mematuhi protokol Covid-19," kata Rudy Hermanto kepada wartawan di Medan, Rabu (29/4/2020).
Ia menyikapi kondisi riil di lapangan yang memperlihatkan belum tertibnya para ojol ketika membeli dan mengorder pesanan untuk pelanggan di sejumlah ruas jalan di Medan.
Dari pengamatannya di sebuah sudut jalan, Rudy menyaksikan banyak pengendara ojol yang antre berbaris tanpa memikirkan keselamatan diri mereka di tengah pandemi Covid-19.
"Dari apa yang saya lihat, ojol-ojol antre makanan di sebuah rumah makan untuk dikirim ke pemesan. Tidak terlihat mereka mengatur jarak aman satu sama lain, mana bisa aman Covid-19," katanya.
Menurutnya, Pemprov/Pemkab dan Pemko mengatur mekanisme dan cara yang baik agar deliverynya juga baik, supaya bebas Covid-19.
Caranya? Pemprovsu diminta menyampaikan masalah ini kepada perusahaan yang memperkerjakan ojol.
"Tidak hanya ojol, tetapi pemilik warung, rumah makan, restoran dan penyedia jasa makanan maupun minuman harus disurati kalau perlu ditegur agar mereka membuat aturan mencegah Covid-19," kata Rudy.
"Yang jelas, selain pakai masker, mereka (ojol dan penyedia jasa makanan dan minuman) untuk melakukan social distancing atau jaga jarak," ungkapnya.
Untuk rumah makan, lanjut Rudy, perlu ada mekanisme yang mengatur jarak berdiri satu sama lain, dan pemesanan dilakukan berdasarkan nomor urut.
"Ini perlu dilakukan untuk mencegah Covid-19, seperti halnya Vietnam yang berhasil atasi Corona, karena mereka ketat sekali dalam hal jaga jarak," ujarnya.
Berdasarkan laporannya, Rudy Hermanto menyebut, data terakhir yang meninggal menurun hari Selasa (28/4/2020) tinggal 8 orang dan yang sembuh 103 orang.
"Artinya petugas kesehatan sudah kerja secara benar. Sementara yang terpapar hari ini 415 orang dalam arti meningkat dari hari kemarin," katanya.
Itu berarti, pembatasan lalu lalang, disiplin dan kepatuhan serta kemampuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum baik atau perlu ditingkatkan.
"Bila perlu diberikan sanksi atau denda. Dalam kaitan ini, Pemko perlu menempatkan Satpol PP di tempat-tempat yang ramai," pungkasnya. (Sdy)
