Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Kades Protes, Warga Desa Babussalam Dilantik Jadi PPS di Desa Perkebunan Marsel

Tim Redaksi: Senin, 23 Maret 2020 | 20:29 WIB

LABURA - Proses pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) telah usai dilaksanakan pada Minggu (22/3/2020) kemarin.

Namun, dari nama PPS yang dilantik di Aula Kantor Camat tersebut, terdapat salah seorang anggota PPS Desa Perkebunan Marbau Selatan (Marsel) bernama Barnas Rajabi Ariga, ternyata penduduk Desa Babussalam.

:Kita akan lakukan protes kepada KPUD Labura, kenapa warga saya digugurkan malah warga lain yang masuk jadi PPS di desa saya?," ucap Kades Perkebunan Marbau Selatan Budi Syahputra Lubis, kepada Metro-online.co, Senin (23/3/2020) sore, di Simpang Marbau.

Menurutnya, keberadaan orang luar menjadi PPS bisa saja ditolaknya untuk tidak berkantor di Desa.

"Dia bisa saja saya tolak berkantor di Desa Perkebunan Marsel. Selain itu domisilinya pun bukan pernah dilaporkan kepada saya," tegas Budi.

Sementara, Barnas Rajabi Ariga saat dikonfirmasi, mengaku tidak mengetahui kenapa namanya muncul saat pelantikan PPS untuk Desa Perkebunan Marsel.

"Saya pun heran bang, kenapa nama saya muncul di desa lain. Terus terang saya juga tidak enak bekerja di desa lain, karena biasanya di Desa Babussalam," ujar Barnas melalui sambungan telepon.

Barnas menjelaskan, untuk Desa Perkebunan Marsel, yang ikut ujian tertulis dan wawancara hanya 3 orang, namun dari salah seorang ternyata sudah pernah menjawab dua periode dan digugurkan.

"Saya rasa atas dasar itu, makanya nama saya dibuat di Desa Perkebunan Marbau Selatan," ungkapnya.

Saat disinggung, dirinya juga sudah pernah menjabat dua periode jadi PPS di Desa Babussalam, Barnas membantahnya.

"Tidak benar itu bang," sebutnya.

Sebelumnya, Ketua KPUD Labura Heriamsyah Simanjuntak saat dikonfirmasi menyebutkan, Desa Perkebunan Marsel ada kendala tidak mencukupi pendaftar yang ikut wawancara, dan diperbolehkan mengambil desa terdekat.

"Itu diatur dalam SK 153 tahun 2020, bisa lihat penjelasannya pada pengumuman di lembar terakhir," ungkap Ketua KPUD Labura tersebut. (Indra)

Baca Juga

Komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html