Hal ini dikatakan Ketua Komisi II DPRD Pakpak Bharat Lukman Padang, di sela-sela meninjau beberapa proyek pembangunan Tahun Anggaran 2019, Senin (13/1/2020).
Menurutnya, Pemkab tidak mampu untuk mengelola keuangan daerah Pakpak Bharat. Dia mengatakan dalam menjalankan pemerintah daerah itu mempunyai pemimpin, Bupati, Sekda, Kadis, Kabid dan yang lainnya.
"Seharusnya semua harus sinkron, jika dari bawah sudah tidak sinkron dan amburadul, menurut saya ini adalah salah satu ketidakmampuan dan ketidaksiapan pemerintah Pakpak Bharat dalam hal ini Pj Bupati untuk mengsinergikan antara pengelola keuangan daerah Pakpak Bharat," tegas Lukman.
Sementara itu, menanggapi adanya informasi oknum Kadis di Pakpak Bharat masih menerima fee proyek, ia mengatakan, mungkin saja terjadi tapi pihaknya akan mempelajari dan menginvetarisir semua kegiatan yang kemungkinan terindikasi bermasalah.
"Jika memang terbukti bermasalah, kita akan serahkan kepada penegak hukum biar mereka yang menyelesaikan nantinya," pungkasnya. (Janiper)
