Hal ini juga menjadi perhatian serius dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sumatera Utara (Sumut).
Hal itu terlihat dalam keterangan pers Fraksi PDIP yang dipimpin Tuani Lumban Tobing didampingi Franky Partogi Sirait dan Staf Fraksi Aswan Jaya, di ruangan rapat Fraksi PDIP, Selasa (21/1/2020).
Dalam keterangannya, Tuani Lumban Tobing menyikapi kondisi persoalan pariwisata di Sumatera Utara dan Festival Danau Toba.
Tuani mengatakan, Fraksi PDIP siap menyusun master plan atau perencanaan jangka panjang pembangunan terkhusus bidang pariwisata di Sumatera Utara.
"Kami siap membuat master plan untuk pembangunan di Sumatera Utara ini terkhusus pariwisata," ungkapnya.
Tuani melihat banyak potensi yang harus digali dalam mengembangkan pariwisata di Sumatera Utara. Semua produk-produk home industri yang ada di wilayah itu bisa ditampilkan di acara Festival Danau Toba guna mendongkrak pendapatan masyarakat.
"Danau Toba itu merupakan ciptaan tuhan dan Festival Danau Toba ini tidak semerta-merta harus dihapus," ucap anggota Komisi B DPRD Sumut ini.
Tuani menjelaskan, apabila panitia Festival Danau Toba membuat management sistem yang bagus dan melibatkan semua stakeholder, maka pariwisata Sumut terkhusus Festival Danau Toba ini akan lebih baik dalam menarik wisatawan untuk datang ke Sumatera Utara.
"Ini ajang promosi, ajang membangkitkan budaya inovasi-inovasi baru, budaya-budaya yang lama muncul lagi yang semua budaya itu akan ditampilkan disitu, bahkan menjadi ajang internasional," ungkap mantan Bupati Tapanuli Tengah ini.
Ditambahkan Tuani, sudah saatnya Festival Danau Toba tidak harus dipikirkan Pemerintah Provinsi yang orientasinya harus ke swasta dan urusannya ke swasta.
"Coba kita bandingkan diluar Sumatera Utara, misalnya Jakarta Fair, semua ada disitu produk-produk nasional bahkan dari Papua dan karya anak bangsa ada disana," terangnya.
Lebih lanjut, Tuani menegaskan dirinya bukan menilai salah atau benar dalam pengembangan Festival Danau Toba, tetapi dia melihat ini management by total sistem yang tidak berjalan.
"Kita bukan menilai yang ini salah, itu salah, tetapi ini management by total sistem yang tidak jalan. Mungkin master plannya yang tidak ada," pungkasnya. (Sdy)
