Tetapi saat ini yang terjadi di Kota Tanjungbalai pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD/APBN Tahun 2019 dinilai belum berjalan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris DPD LSM PK-APPD (Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah) Kota Tanjungbalai S.Sinambela kepada wartawan, Senin (11/11/2019).
Dikatakan Sinambela, pihaknya selaku masyarakat Tanjungbalai wajar mempertanyakan sejauh mana TP4D mampu memberikan pengawalan, pengamanan dan pencegahan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD maupun APBN Tahun 2019 di Kota Tanjungbalai.
"Dari hasil informasi berbagai sumber yang kami kumpulkan di Tanjungbalai, saat ini pelaksanaan alokasi dana Kelurahan (ADK) tahun 2019 masih belum berjalan maksimal. Begitu juga dengan pelaksanaan program Kotaku oleh 24 BKM Kelurahan se-Kota Tanjungbalai. Masih banyak pelaksanaan proyek dibawah pengawasan TP4D yang belum selesai dikerjakan," ujarnya.
Selain itu, lanjut Sinambela, yang harus menjadi evaluasi bersama adalah sejauh mana TP4D itu memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan proyek yang sudah selesai dilaksanakan.
"Apakah proyek yang dibawah pengawasan TP4D itu bisa dijamin tidak ada temuan setelah hasil audit BPK," ujarnya.
Ketika dikonfirmasi, Senin (11/11/2019) Kasi Intel Kejari Tanjungbalai AB Silitonga, SH melalui pesan Whatsapp tentang sejauh mana penyelesaian pekerjaan proyek dana APBD/APBN TA 2019 di Kota Tanjungbalai yang diawasi TP4D, ia menjawab singkat.
"Berhubung saya lagi cuti dan baru aktif tanggal 19 November, maka akan saya jawab pada saat kita ketemu," ujarnya.(Surya)
