 |
| Suasana penggusuran tanah adat di Sigapiton, Toba Samosir. |
Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korwil Sumut, Pardo Gultom, melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2019).
"Peristiwa penggusuran paksa terhadap tanah adat yang mau dibuat jalan oleh BODT di Sigapiton yang dilakukan aparat bersama tim BODT telah mencoreng muka Jokowi yang anti penggusuran," ujar Pardo.
Dia juga meminta agar Unesco mengeluarkan status Kawasan Danau Toba dari Unesco Global Geopark (UGG) jika pola-pola pembangunan kawasan pariwisata dilakukan dengan cara-cara paksa dan menghilangkan sumber kehidupan warga setempat.
"Ya udah gak benar kalau membangun jalan pariwisata dengan cara yang dibuat BODT. Baru awal bulan September ini Danau Toba dimasukkan dalam UGG, tiba-tiba dibuat penggusuran dan bentrok dengan warga. Kan ini sama saja mencoreng wajah Indonesia di dunia internasional. Kita minta Unesco mengeluarkan permohonan UGG tersebut," tegasnya.
Untuk itu, lanjut Pardo, Kombatan mendesak Presiden Jokowi untuk memecat Direktur BODT, Arie Prasetyo, jika pola eksekusi kebijakan yang dibuat BODT menyingkirkan warga.
"Pariwisata itu kan menyatu dengan kearifan. Menyatu dengan budaya. Kok cara-cara yang dibuat tak mengandung kearifan. Apa dia pikir ini jaman Orba, bisa sesuka-suka hati menggusur orang?," tandasnya.
Dari pantauan media, warga menuntut tanah adat yang sudah turun temurun diwariskan mendapat pengakuan pemerintah.
"Tuntutan kami adalah agar tanah adat kami diakui oleh pemerintah. Dulu orang tua kami menyerahkan ini kepada pemerintah hanya untuk penghijauan. Tapi kemudian lahan ini menjadi kawasan hutan negara, sekarang tiba-tiba tanah ini diserahkan kepada BODT dan kami tidak pernah tahu semua proses ini," ujar Mangatas Togi Butarbutar, salah seorang warga yang turut dalam aksi. (Sdy)
