LUBUK PAKAM | Peneliti
di Resister Indonesia / Konselor di Women Crisis Centre Dian Mutiara Malang, Mariyam
Jameelah, pada 14 Maret 2019 lalu di Kota Malang Jawa Timur mengatakan, untuk
masing-masing Calon Presiden baik Jokowi-Ma’ruf Amin ataupun Prabowo-Sandiaga
Uno belum memiliki strategis dan konsep untuk mengatasi masalah terkait
lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Faktanya perubahan iklim akibat perubahan ekologi dan
fakta bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar importir energi fosil di dunia dan
contoh lain adalah penanganan Kasus kriminalisasi dan penyerangan aktivis
lingkungan hidup.
Sepanjang 2018 lalu berdasarkan catatan Walhi, telah
terjadi 163 kasus kriminalisasi pejuang lingkungan yg berasal dari 13 Provinsi
dan ini tidak menjadi perhatian serius oleh masing masing Capres.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Deliserdang dari Partai
PPP yang juga merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah Kabupaten Deliserdang Misnan
Aljawi saat dikonfirmasi, Senin (01/04 mengatakan kalau persepsi tentang Jokowi
tidak serius menangani lingkungan hidup, dirinya tidak sependapat.
Alasannya, hal ini sudah dibuktikan selama kepemimpinan
Jokowi sebagai Presiden. Sebagai contoh bagaimana beberapa tahun lalu terjadi
kebakaran hutan yang menimbulkan asap sampai keluar negeri. Dengan penanganan
yang serius dan memerintahkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat terlibat
dalam penanggulangan, hal itu saat ini dapat di tekan seminimal mungkin.
Selain itu ada juga ketegasan pada perusahaan perusahaan
yang melakukan perusakan alam, pembakaran lahan maupun ilegal logging di tindak
tidak bisa seperti masa presiden sebelumnya.
Selain itu masih banyak hal lain termasuk dengan upaya
mensosialisasikan penggunaan energi yang ramah lingkungan.
Terkait penegakan hukum, katanya lagi, pemerintah Jokowi
tentunya menyerahkan sepenuhnya pada Instansi terkait, dan tidak akan ada
intervensi atau campur tangan pemerintah dalam penegakan hukum.
“Pemerintah sifatnya hanya mendorong pada Instansi
penegak hukum agar hukum yang sudah ada harus dijalankan sesuai koridor yang
ada dan tidak ada tebang pilih pada pelaku kejahatan apapun,” pungkasnya.
Terpisah, Junaidi salah seorang Aktivis Lingkungan Hidup
di Kecamatan Pantai Labu berpendapat, memang terkait perusakan ekosistem Hutan,
ekosistem Laut mestinya juga menjadi sorotan serius untuk pembenahan Pemerintah.
Saat ini, katanya, belum tampak adanya keseriusan
pemerintah untuk mengatasi kerusakan ekosistem pesisir pantai,adapun kegiatan
penanaman mangrove yang dilakukan oleh beberapa komunitas maupun instansi namun
tidak efektif seperti yang diharapkan.
"Mangrove ditanam namun tak dirawat otomatis habis
tersapu ombak, selain itu pengawasan pada pencemaran laut di selat Malaka
limbah dari kapal kapal kargo maupun kapal kapal lain yang beraktivitas disekat
malaka masih luput dari perhatian dan ini kedepan kalau tidak menjadi perhatian
serius akan menimbulkan dampak dibelakang hari," ucapnya.
Junaidi berpendapat yang menjadi hambatan bagi para
aktivis sosial pemerhati lingkungan hidup ini selalu bermuara pada penjahat
penjahat kelas kakap yang biasa bermain dengan oknum oknum nakal yang meraup
keuntungan dari kegiatan tersebut. “Hingga kini peran aktivis masih tidak
menjadi acuan dalam perhatian pemerintah dan diharapkan pada pemerintah kedepan
siapa pun yang terpilih dapat memperhatikan hal ini,” ucapnya.(wan)