 |
| Pasien BPJS Kesehatan |
"Selaku perwakilan dari pasien Fisioterapi kata A Lubis (63) warga Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai, kita protes terhadap peraturan Direktur BPJS Nomor 5 tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan rehabilitasi medik, sehingga aturan ini dikeluarkan sangat merugikan masyarakat dan khususnya pasien Fisioterapi yang tidak lagi ditanggung biaya perobatan oleh BPJS.
Jika seperti inilah aturannya, sebaiknya BPJS dibubarkan saja. Kami minta Presiden Jokowi membubarkan BPJS, kami tidak butuh jalan tol, sebab saya sudah mengalami penyakit pinggang dan kaki sering kebas sudah 5 tahun.
Saya dan rekan pasien Fisioterapi tidak butuh jalan tol, tapi yang kami butuhkan bagaimana berobat gratis," teriak Lubis.
"Aturan Direktur BPJS itu sangat mensengsarakan masyarakat sebagai peserta, saya sangat kecewa dan diminta Presiden Jokowi punya kebijakan terhadap aturan yang dikeluarkan oleh Direktur BPJS. Aturan itu jelas membodohi rakyat dan bubarkan saja BPJS dan ganti dengan program kesehatan yang lama yakni Jamkesmas dan Jamkesda," ujar Helen br Sihombing (55) warga Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah.
Dikatakannya, selama ini dia berobat penyakit saraf terjepit di RSUD Sultan Sulaiman secara terapi biayanya ditanggung dan sudah banyak perubahan penyakit yang saya derita ini.
Eh tiba-tiba muncul peraturan Direktur BPJS mulai 1Agustus 2018 pasien Fisioterapi tidak lagi ditanggung biayanya oleh BPJS jika berobat.
Mendengar itu spontan naik darah tinggi saya. "Makan tu jalan tol Bapak Presiden," kami yang sakit ini tidak butuh jalan tol. Ungkapnya dengan nada marah. (Tim)
