"Kalaupun ada gangguan lingkungan, itu mungkin hanya pada saat proses pengerjaan konstruksi dimana banyak alat berat yang digunakan, banyak kendaraan yang loading dan lain sebagainya," katanya, Jumat (31/8/18).
Akan tetapi kata Dosen Program Studi Teknik Lingkungan ini, jika ditinjau dari korelasinya dengan pengrusakan lingkungan untuk jangka waktu yang panjang, hal tersebut sangat kecil kemungkinannya. Ia mencontohkan, salah satu sumber energi terbarukan yang sedang digalakkan saat ini yakni pembangkit listrik dengan memanfaatkan air sebagai pemutar turbin. Kelanjutan dari proyek ini kedepannya menurutnya dipastikan akan tergantung pada kelestarian lingkungan yang menjaga sumber cadangan air.
"Artinya ketika ada pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) maka disana juga wajib dijaga kelestarian lingkungan agar pasokan air tetap terjaga, begitu logikanya," ujarnya.
Isra mengatakan, salah satu yang persoalan dalam pembangunan sumber energi terbarukan yang banyak mendapat sorotan di Sumut yakni pembangunan PLTA Batang Toru. Isu yang dimunculkan terkait pembangunan PLTA tersebut yakni ancaman kerusakan lingkungan yang menjadi habitat dari orangutan serta adanya garis patahan gempa yang berpotensi merusak proyek tersebut.
"Saya rasa kalau sudah mau tahap konstruksi tentu itu sudah melewati tahapan kajian. Terkait adanya garis selasar gempa pada lokasi yang berpotensi merusak bendungan, saya kira itu juga sudah dikaji. Perusahaan juga menurut saya tidak akan mau berinvestasi jika daerah tersebut tidak aman dari sisi alam," pungkasnya.
Ketersediaan Energi Untuk Perkembangan Anak
Sementara itu aktivis anak dari KKSP, Maman Natawijaya mengatakan jaminan energi menjadi bagian penting dalam menata masa depan anak-anak Indonesia. Hingga saat ini menurutnya jaminan tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi, salah satunya ditandai dengan masih adanya pemadaman listrik bergilir yang pada satu sisi membuat anak menjadi terganggu.
"Proses belajar anak, peningkatan kapasitas mereka dalam rangka mempersiapkan masa depan saya kira tidak terlepas dari ketersediaan energi," sebutnya.
Karena itu menurut Maman, KKSP tetap mendukung agar pemerintah tetap menggalakkan pembangunan sumber energi baru dan terbarukan yang pada sisi lain juga didorong untuk tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sebab, kelestarian lingkungan juga menjadi bagian penting sebagai warisan yang akan mereka kelola kedepannya.
"Saya kira proyek yang memperhatikan perspektif kepentingan anak akan menjawab persoalan yang ada. Artinya jika sama-sama dipandang dari perspektif masa depan anak, maka seluruh persoalan yang ada akan ada solusi. Butuh duduk bersamalah untuk itu," pungkasnya.
Monitoring Manajemen Pengelolaan Listrik
Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Padian Adi Siregar mengatakan dari sisi hak konsumen berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan sumber energi merupakan bagian yang pada satu sisi dapat dipisahkan dengan proses pengadaannya, termasuk didalamnya penggunaan fosil sebagai bahan bakar pembangkitan.
"Artinya penggunaan BBM maupun batubara misalnya itu masih sah saja kalau dipandang dari kacamata perspektif hak konsumen," jelasnya.
Akan tetapi kata Padian, persoalan besar kedepan yang juga tidak boleh diabaikan adalah fakta tentang kondisi terkini. Dimana ketersediaan bahan bakar dari fosil tersebut semakin menipis sehingga perlu alternatif sumber energi baru dan terbarukan. Secara khusus di Sumatera Utara, penolakan-penolakan pembangunan sumber energi terbarukan seperti PLTA menurutnya tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat atas kondisi kelistrikan saat ini.
"Saat ini pasokan listrik kita berlebih meskipun itu terjadi karena salah satunya dari kapal pembangkit asal Turki yang disewa. Tapi disisi lain kita juga tau bahwa meskipun dalam kondisi surplus, kita masih kerap dihadapkan pada pemadaman listrik. Nah ini yang saya kira harus ada perbaikan dalam manajemen pengelolaan listrik," pungkasnya.(dra)
