Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Akademisi dan Aktivis Berharap Sihar Benahi Lingkungan

Tim Redaksi: Kamis, 07 Juni 2018 | 20:00 WIB


Akademisi dan aktivis lingkungan berharap Sihar Sitorus membenahi lingkungan apabila terpilih menjadi Gubernur Sumut nanti. Tugas tersebut harus dilakukan, karena kondisi lingkungan di Sumatera Utara (Sumut) sangat memprihatinkan.

Di sela-sela acara talk show Inews Dialog, Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Jaya Arjuna mengatakan bahwa tugas penyelamatan lingkungan harus dilakukan pemerintah secepatnya.

Karena itu, apabila Calon Wakil Gubernur Cawagub Sumut nomor urut dua tersebut terpilih maka hari pertama harus fokus pada program penyelenggara penyelamatan lingkungan. Khususnya untuk membuat program penanaman pohon buah seperti yang dilakukan USU saat ini.

"Dampaknya kan banyak, baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Jadi kita berharap pemerintah ke depan harus lebih fokus pada perbaikan lingkungan," jelasnya, Kamis (7/6/2018) di Medan.

Jaya Arjuna mengatakan bahwa kerusakan lingkungan saat ini sangat banyak. Salah satu contohnya pengerukan pasir laut di Sumut yang berdampak pada gangguan ekologi dan terancamnya kehidupan warga di sekitar laut. Karena itu harus ada formula dalam penuntasan persoalan lingkungan.

Sementara aktivis lingkungan dari Jakarta, Frans Siahaan juga mengatakan hal yang sama. Saat ini menurut lulusan University of Massachusetts Amerika serikat tersebut, izin yang dikeluarkan pemerintah belum difungsikan sebagai instrumen untuk pengendalian dan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang.

Karena itu pasangan Djoss yang saat ini maju di Pemilihan Gubernur Pilgub Sumut memiliki tugas untuk menegakkan hukum atas sejumlah tindakan pelanggaran. Baik pelanggaran administrasi maupun pidana.

"Serta memfungsikan ijin sebagai instrumen pengendalian dan penindakan. Karena ini belum terjadi," paparnya.

Tugas lain, menurut Frans, adalah meninjau kembali seluruh izin yang ada. Sehingga penerima izin tidak lagi sesuka hati karena adanya tindakan dan pengawasan.

"Jangan sembarangan lagi mengeluarkan izin, penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan sektor kehutanan harus dilakukan," ungkapnya.

Sementara itu, Dana Tarigan dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut juga mengharapkan hal yang sama. Pemimpin baru nantinya harus melakukan penyelamatan lingkungan khususnya untuk tiga juta hektar hutan di Sumut saat ini.

Menurutnya bencana ekologis di Sumut sangat tinggi bahkan dalam satu tahun terakhir mencapai 80 kasus. Termasuk kasus banjir bandang dan longsor. (ril)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait