loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

Tim Pora Kecamatan Kabupaten Karo Dikukuhkan

Tim Redaksi: Selasa, 08 Mei 2018 | 23:41 WIB


Sesuai Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Nomor W2.IMI.IMI.1-GR.02.01-2052 tahun 2018, Tim Pembentukan dan Pengukuhan Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Kecamatan, meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, dikukuhkan dan dilakukan kesepakatan (Memory Of Understanding) MoU, Selasa (8/5/2018) pukul 10.00 Wib di Hotel Grand Aston Medan.

Kepala Daerah yang diundang diantaranya Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH untuk melakukan penandatanganan MoU bersama dengan Very Monang Sihite, SH, MH kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan di hadapan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Dr. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. 

Di sela-sela penandatangan MoU tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana, mengatakan kedepan pelaksanaan tugas dan koordinasi antar anggota Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Karo akan didukung oleh Sekretariat Tim PORA yang berada di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

"Dalam Surat keputusan (SK) Tim PORA Kabupaten Karo tersebut yang telah dibentuk tadi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I khusus Medan, Wakil Ketua Asisten 1 Pemerintahan Setda Karo, Sekretaris Kepala Bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian kantor Imigrasi kelas I Khusus Medan, terdiri dari anggota unsur OPD Kabupaten Karo, Kementrian agama, Polres, Kajari, Kodim 0205/TK, BINDA Karo, Keimigrasian Medan,” sebutnya.

Dijelaskan Terkelin, bahwa Tim pora Kabupaten Karo mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai SK yang diterima dan MoU yakni melaksanakan rapat tim koordinasi pengawasan orang asing di Kabupaten Karo secara berkala dan insidentil, memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan atau lembaga pemerintah terkait mengenal hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing di Kabupaten Karo.

Selain itu, menginventarisasi permasalahan di bidang pengawasan orang asing baik yang berkenaan dengan badan atau instansi pemerintah terkait pengawasan orang asing yang berdampak bagi masyarakat di Kabupaten Karo dengan memberikan alternatif upaya pemecahannya.

"Melaksanakan pengaturan hubungan serta kerjasama antar instansi dalam rangka pengawasan orang asing di Kabupaten Karo. Mengadakan tukar menukar informasi dengan instansi pemerintah terkait di bidang pengawasan orang asing di Kabupaten Karo, melakukan operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidentil sesuai dengan rencana operasi dan berdasarkan ketentuan undang-undang," kata Terkelin.

"Membantu pelaksanaan penyelidikan dan atau penyidikan terhadap kejadian pelanggaran dalam rangka pengawasan orang asing atau yang ada kaitan nya dengan kegiatan pengawasan orang asing di Kabupaten Karo dan Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim pengawasan orang asing tingkat provinsi dengan tembusan kepada ketua tim pengawasan orang asing tingkat pusat," lamjutnya. (Marko)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html