Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Polda Sumut Ungkap Penyelundupan Pakaian Bekas Ilegal

Tim Redaksi: Jumat, 02 Februari 2018 | 15:42 WIB


Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw melaksanakan Press Realese kasus penyelundupan barang berupa pakaian bekas secara ilegal ke wilayah Sumut, di halaman Direktorat Krimsus Polda Sumut, pada Jumat (2/2/2018).

Turut mendampingi Kapolda, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Bea Cukai Provinsi Sumut, Oza Olivia, Dir Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Toga Panjaitan dan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting. 

Menurut informasi, pelaku yang diamankan dalam kasus ini yakni IH (Supir mobil plat BA 8393 EU), AR (Supir BA 8404 AU), RHDS (Supir BK 9234 YG), AF (Supir BK 9220 VR), ES (Supir BM 9729 MI), RTN (Supir BK 1909 TV) dan MA (Supir B 7353 IZ).

Sementara, barang bukti yang berhasil diamankan berupa 226 karung ballpress pakaian bekas eks luar negeri, 2 mobil truk Mitshubishi Colt Diesel, 2 Mobil Mitshubishi L300 (Box dan Pick up), mobil Suzuki Pick Up, mobil Daihatsu Grandmax, mobil bus umum Povri dan mobil truk Colt Diesel.



Dalam paparannya, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif, dan terutama juga dalam penegakan hukum di bidang ekonomi. 

Menurutnya, pengungkapan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Reskrimsus Polda Sumut dan Polres jajaran terhadap ball press/pakaian bekas, juga untuk melindungi masyarakat dari barang-barang illegal dan tidak higienis/kotor.

"Kami mohon peran serta instansi terkait dan masyarakat untuk menginformasikan kepada Polri, jika menemukan tindak pidana di lingkungannya," ungkap Kapolda. 

Dengan personil yang terbatas dibanding wilayah laut yang sangat luas, lanjut Kapolda, penegakan hukum oleh Polda Sumut masih terus ditingkatkan terhadap penyelundupan barang illegal dan terutama dalam memberantas peredaran narkoba. 

"Penyidik harus tingkatkan sinergi dengan PPNS Bea Cukai dalam mengungkap kasus tersebut, selanjutnya kasus akan dilimpahkan kepada PPNS Bea Cukai untuk proses hukum," katanya. (Sandy) 

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait