Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani menyatakan partainya telah membuat kontrak politik dengan PDI Perjuangan (PDIP) terkait pengusungan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2018.
Kontrak politik tersebut merupakan kompensasi bagi PPP yang tidak mendapat jatah wakil dalam Pilkada Sumut.
Kontrak politik tersebut berisikan sejumlah program yang bertujuan memajukan umat Islam Sumut sebagai konstituen PPP.
"Karena ada keberatan dari teman-teman di sana, maka Pak Djarot dan Pak Sihar membuat kontrak politik dengan PPP yang berkaitan dengan umat Islam," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (10/1/2018).
Diketahui, ada 6 poin kontrak politik yang disepakati antara PDIP dan PPP, diantaranya, Djarot-Sihar diminta mendukung gerakan nasional wakaf Al Quran yang memang digelorakan oleh PPP.
Selanjutnya, Djarot-Sihar diminta meningkatkan alokasi anggaran untuk kepentingan lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren yang ada di sana.
Selain itu, PPP juga meminta agar Djarot-Sihar mendorong lahirnya peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran minukan keras di wilayah Sumut.
Kemudian, apabila PDIP menang maka selama pemerintahannya indeks pembangunan SDM harus ditingkatkan dan pengentasan kemiskinan.
Perlu diketahui, hari ini Rabu (10/1/2018), bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Djarot - Sihar telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, setelah memenuhi syarat 20 kursi di DPRD Sumut. (Ril)
