Partai PDI Perjuangan bereaksi keras atas keputusan resmi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengaku bahwa Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Israel.
Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristianto, PDI perjuangan mengecam klaim sepihak yang dilakukan Amerika Serikat yang akan diikuti pemindahan kantor Kedutaan Besar AS ke Yerusalem.
Hasto mengatakan, mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina yang mencakup wilayah Yerusalem Timur adalah konsistensi sikap politik PDI Perjuangan.
"Kami diajarkan bahwa hakekat kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan solusi atas Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan harus melibatkan Palestina, tidak bisa dilakukan sepihak," ujar Hasto dalam rilis tertulisnya yang diterima Metro-Online.co, Kamis (7/12/2017) malam.
Dia menegaskan bahwa sikap PDI Perjuangan tersebut selain berakar kuat dari perintah konstitusi, juga berpihak dari sejarah dimana Konferensi Asia Afrika telah memberikan legitimasi yg kuat bagi Palestina untuk diperjuangkan sebagai negara yang merdeka seutuhnya.
“Bahkan pada tahun 1962, Bung Karno secara konsisten menolak kehadiran Israel dan Taiwan dalam Asian Games tahun 1962, meski dengan konsekuensi dikeluarkan dari Komite Olimpiade Internasional," tegasnya.
Bung Karno, lanjut Hasto, tidak tunduk pada tekanan tersebut, malah berinisiasi membentuk Games of The New Emerging Forces (GANEFO) sebagai tandingan Olimpiade.
"Betapa bangganya kita sebagai bangsa dengan ketegasan dan kedaulatan politik seperti itu," tukas Hasto.
Karena itu, lanjut Hasto, PDI Perjuangan meminta Pemerintah RI melalui Menteri Luar Negeri agar secepatnya menggalang dukungan internasional, dan melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar mengeluarkan resolusi menolak klaim Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Israel.
“Upaya mendukung Kemerdekaan Palestina seutuhnya harus menjadi pegangan seluruh diplomasi internasional yang dilakukan Pemerintah Indonesia," ungkapnya.
"PDI Perjuangan akan menugaskan kader-kader di Fraksi Partai Komisi I untuk mengambil tindakan aktif dan progresif guna menjalankan sikap politik tersebut," tutupnya.(ist)
