[caption id="attachment_47348" align="aligncenter" width="640"]
Papan reklame di Kota Medan, tampak begitu sembrawut[/caption]
Anggota Panitia Khusus (Pansus) reklame, Paul Mei Anton Simanjuntak mempertanyakan mengenai kelanjutan penertiban papan reklame yang melanggar aturan di Kota Medan.
Sebelumnya, Pejabat (Pj) Walikota Medan Randiman Tarigan sempat mengatakan akan tegas dan tidak akan berhenti dalam menertibkan papan reklame yang melanggar aturan. Randiman mengatakan akan lanjut tertibkan usai pesta demokrasi Pemilihan Walikota Medan.
"Kenapa penertiban ini berhenti? Ada apa dengan Pj Walikota Medan ini? Jangan sampai masyarakat menilai kalau Pemko Medan "masuk angin"," kata Paul, Rabu (03/02/2016).
Lanjut Paul, penertiban ini agar segera dilanjutkan supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar pengusaha reklame.
"Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial antar pengusaha reklame. Pasti ada pengusaha reklame yang cemburu reklamenya di bongkar sementara reklame lain yang melanggar aturan dibiarkan. Pemko harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Maka, kita minta Pj Walikota Medan perintahkan kembali tim penertiban reklame bekerja," kata Paul.
Paul menjelaskan, penegasan aturan ada hal yang lebih penting lagi kenapa penertiban reklame dilakukan yakni persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang "menguap".
Pasalnya, dari target PAD sebesar Rp.73 Milyar hingga September 2015 kemarin hanya terealisasi Rp.5 Milyar. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kebocoran, mengingat kondisi papan reklame di lapangan makin menjamur.
Untuk kita, katanya, pansus reklame merekomendasikan agar dilakukan pembongkaran reklame bermasalah khususnya di 14 titik kawasan terlarang reklame.
"Pansus sudah mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan pembongkaran. Bahkan karena seriusnya ingin menata reklame di Kota Medan ini, Pansus juga membahas persoalan reklame ini bersama Kajari Medan dan Kapolresta Medan. Maka, sekarang ini kita menunggu aksi dari Pemko Medan," tegas politisi Partai PDI Perjuangan ini.(snd)
Papan reklame di Kota Medan, tampak begitu sembrawut[/caption]Anggota Panitia Khusus (Pansus) reklame, Paul Mei Anton Simanjuntak mempertanyakan mengenai kelanjutan penertiban papan reklame yang melanggar aturan di Kota Medan.
Sebelumnya, Pejabat (Pj) Walikota Medan Randiman Tarigan sempat mengatakan akan tegas dan tidak akan berhenti dalam menertibkan papan reklame yang melanggar aturan. Randiman mengatakan akan lanjut tertibkan usai pesta demokrasi Pemilihan Walikota Medan.
"Kenapa penertiban ini berhenti? Ada apa dengan Pj Walikota Medan ini? Jangan sampai masyarakat menilai kalau Pemko Medan "masuk angin"," kata Paul, Rabu (03/02/2016).
Lanjut Paul, penertiban ini agar segera dilanjutkan supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar pengusaha reklame.
"Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial antar pengusaha reklame. Pasti ada pengusaha reklame yang cemburu reklamenya di bongkar sementara reklame lain yang melanggar aturan dibiarkan. Pemko harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Maka, kita minta Pj Walikota Medan perintahkan kembali tim penertiban reklame bekerja," kata Paul.
Paul menjelaskan, penegasan aturan ada hal yang lebih penting lagi kenapa penertiban reklame dilakukan yakni persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang "menguap".
Pasalnya, dari target PAD sebesar Rp.73 Milyar hingga September 2015 kemarin hanya terealisasi Rp.5 Milyar. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kebocoran, mengingat kondisi papan reklame di lapangan makin menjamur.
Untuk kita, katanya, pansus reklame merekomendasikan agar dilakukan pembongkaran reklame bermasalah khususnya di 14 titik kawasan terlarang reklame.
"Pansus sudah mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan pembongkaran. Bahkan karena seriusnya ingin menata reklame di Kota Medan ini, Pansus juga membahas persoalan reklame ini bersama Kajari Medan dan Kapolresta Medan. Maka, sekarang ini kita menunggu aksi dari Pemko Medan," tegas politisi Partai PDI Perjuangan ini.(snd)
