 |
| Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih dan Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi Ny. Hj. Susmira Wanti Iman Irdian Saragih di Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Senin (20/4/2026). (mol/dok Kominfo). |
Raker Komwil I APEKSI berlangsung selama empat hari, mulai Minggu (19/4) hingga Rabu (22/4/2026), dengan menghadirkan kepala daerah dari berbagai kota di wilayah Sumatera.
Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, Unsur Pengarah Profesional Dirhamsyah mewakili Kepala BNPB, Direktur Eksekutif APEKSI Pusat Alwis Rustam, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, para wali kota anggota Komwil I APEKSI, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, unsur Forkopimda serta pimpinan perangkat daerah.
Ketua Komwil I APEKSI sekaligus Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam konferensi pers memaparkan sejumlah rekomendasi utama yang akan dibawa pada Rakernas APEKSI di Medan pada Juni 2026 mendatang.
Menurut Rico Waas, isu ketangguhan bencana menjadi perhatian utama karena kota, khususnya ibu kota provinsi, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Jika terjadi bencana di satu kota, dampaknya bisa meluas ke daerah sekitar dan mengganggu aktivitas ekonomi. Ini menjadi perhatian utama yang harus disampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain itu, APEKSI juga mendorong inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat ketahanan fiskal daerah. Salah satu inovasi yang diusulkan adalah penerapan sistem pembayaran pajak restoran berbasis QRIS dengan metode split payment seperti yang telah diterapkan di Kota Medan.
“Melalui sistem split payment, pajak langsung terbagi otomatis antara pelaku usaha dan kas daerah, sehingga lebih transparan dan akuntabel dibandingkan metode pelaporan manual,” tambah Rico.
Dalam forum tersebut, sejumlah poin strategis lainnya juga dibahas, di antaranya penguatan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, evaluasi tumpang tindih kewenangan pemerintah pusat dan daerah, penyempurnaan sistem OSS dan SIPD, penguatan ekonomi dan layanan publik, perlindungan sosial dan kesehatan, hingga dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan UMKM.
APEKSI juga mengusulkan pembayaran gaji PPPK melalui APBN serta perubahan skema pajak seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menggunakan pola opsen.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi risiko bencana, khususnya di wilayah Banda Aceh yang berada di kawasan rawan gempa.
“Melalui penguatan sistem tanggap bencana lintas sektor, mulai dari OPD hingga tingkat gampong, pasar, masjid, dan rumah sakit, kami berharap masyarakat semakin sadar dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana,” katanya.
Kepala Dinas Kominfo Gazali Rahman, Rabu (22/4/2026), di kantornya menyampaikan kehadiran Wali Kota Tebingtinggi dalam forum strategis tersebut didampingi Sekdako Erwin Suheri Damanik, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Kabag Pemerintahan Rizky Saftri, Kabag Ekosda Safaruddin, Kabag Administrasi Pembangunan Afridayanti Damanik, Kabag Prokopim Faisal Ahmad serta Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi Ny. Hj. Susmira Wanti Iman Irdian Saragih.
Partisipasi aktif Pemerintah Kota Tebingtinggi dalam Raker Komwil I APEKSI diharapkan mampu menghadirkan inovasi baru, khususnya dalam tata kelola keuangan daerah dan sistem mitigasi bencana yang lebih modern untuk diterapkan di Kota Tebingtinggi.(HR/HR).
