 |
| Walikota dan wakil Walikota Padangsidimpuan |
PADANGSIDIMPUAN | Jelang 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dan Harry Pahlevi Harahap dinilai nol terobosan, pasalnya kinerja awal pemerintahan baru yang terlihat belum menunjukkan arah perubahan yang konkret.
Adapun tujuan utama program kerja 100 hari kepala daerah, untuk menunjukkan komitmen nyata sebagai pemimpin baru dalam mewujudkan visi dan misi selama masa kampanye.
Program 100 hari kerja ini juga berfungsi sebagai langkah awal untuk membangun momentum, membangun hubungan, mengarahkan dan menjalankan roda pemerintahan menuju kesuksesan jangka panjang dan paling penting memberikan kepercayaan kepada masyarakat.
Letnan Dalimunthe dan Harry Pahlevi Harahap terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan pada kontestasi Pilkada 2024, keduanya dilantik langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan 20 Februari 2025 dengan masa jabatan 2025-2030.
Sebelum menjadi orang nomor satu di Kota Padangsidimpuan, Letnan-Levi memiliki catatan visi misi yang meyakinkan masyarakat bisa membawa perubahan lebih baik untuk Kota Padangsidimpuan.
Adapun visinya, Bangkit Bersama Mewujudkan Kota Padangsidimpuan MANTAP (Maju, Andal, Nyata, Tangguh, Aman, dan Profesional).
Sedangkan misinya, Pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang berkelanjutan, kedua mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, ketiga menciptakan pelayanan publik yang terjangkau dan terpercaya, keempat membangun ketahanan kota terhadap berbagai tantangan, kelima menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan kota dan keenam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berkualitas.
Kendati demikian, visi misi Letnan-Levi tersebut apakah hanya sebatas catatan pelengkap kampanye di masa pilkada saja atau sebuah tujuan untuk membangunan demi kemajuan kota Padangsidimpuan kedepannya.
Tepat tanggal 30 Mei 2025 nanti genap 100 hari kinerja Letnan-Levi. Namun, dinilai belum ada terobosan yang menunjukkan arah perubahan yang konkret di Kota Padangsidimpuan.
Aktivis dan Pemerhati Kota Padangsidimpuan Sopian Aliakbar Lubis, SP.d menyampaikan keprihatinannya terhadap jelang 100 hari kinerja Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Letnan-Levi yang tidak memiliki terobosan yang konkret dalam memberikan perubahan bagi Kota Padangsidimpuan.
Menurut Sopian, banyak permasalahan yang sangat krusial untuk diselesaikan di Kota Padangsidimpuan. Tidak itu saja, ia juga menyebutkan, jelang 100 hari Letnan-Levi minim terobosan.
"100 Hari Bukan Panggung, tapi cermin. Memang seratus hari bukan waktunya menyelesaikan semua masalah tapi cukup untuk menunjukkan arah dan niat," tegas Sopian kepada metro-online.co, Jumat (23/5/2025).
Ia menyebutkan jelang 100 hari kerja Letnan-Levi program-program yang muncul lebih bersifat simbolis ketimbang substansial. Contohnya, program Mobil Pengantin Gratis yang menggunakan kendaraan dinas jabatan, terdengar merakyat, tapi jelas melanggar etika penggunaan aset negara. Lagi-lagi, citra dipoles, substansi diabaikan.
"Masih banyak masalah klasik yang lebih penting dikerjakan, seperti sampah masih tak terselesaikan. Fasilitas publik stagnan. Iklim investasi pun masih kabur arah dan strategi. Sehingga rakyat bertanya:Apakah wali kota dan wakilnya sedang bekerja, atau sedang berlatih menjadi influencer politik 2029?," cetus Sopian.
"Pemerintahan yang baik bukan yang sibuk tampil, melainkan yang bekerja diam-diam, namun berdampak besar bagi warganya. Kalau kita lihat fakta di lapangan selama 100 hari ini, Letnan-Levi lebih sibuk menciptakan momen, bukan menciptakan solusi. Gaya kepemimpinannya lebih mirip operator kamera politik, bukan eksekutor kebijakan rakyat," tambahnya.
Lebih lanjut kata Sopian, 100 hari kerja pertama, kepala daerah seharusnya mengutamakan hal-hal yang berdampak langsung kepada rakyat, bukan sekadar pencitraan.
Sopian menyebutkan, ada beberapa 5 hal krusial yang seharusnya jadi prioritas jelang 100 hari kerja Letnan-Levi.
Pertama Penataan Masalah Klasik, yakni, sampah dan Fasilitas Publik, pemko harus membenahi sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah seperti aktifkan TPA secara transparan, dan perbaiki fasilitas dasar seperti pasar, taman, dan drainase.
Kedua, transparansi dan Komunikasi Publik dengan merilis laporan kinerja mingguan atau bulanan dan melibatkan masyarakat dalam forum dengar pendapat atau musrenbang tematik. Membuat portal publikasi anggaran dan progres SKPD.
Ketiga, dorong ekonomi rakyat, Fasilitasi pelaku UMKM di pasar tradisional dengan subsidi lapak atau promosi. Permudah izin usaha kecil. Ciptakan program padat karya atau pelatihan kerja bagi anak muda.
Keempat, perbaiki etika pemerintahan. Tertibkan penggunaan kendaraan dinas dan fasilitas negara, tunjukkan kedisiplinan dan keteladanan dari pejabat inti. Hindari gimik, prioritaskan kehadiran dalam krisis nyata.
Kemudian yang kelima, tunjukkan Arah kebijakan jangka menengah.Sampaikan roadmap program prioritas 1–5 tahun ke depan.Bangun kepercayaan bahwa kepemimpinan itu punya arah, bukan hanya tampil demi pencitraan.
"Kesimpulannya, 100 hari itu bukan waktu menyelesaikan semuanya, tapi waktu menentukan niat dan arah. Jika sejak awal sudah salah fokus, maka 5 tahun hanya akan jadi panggung lain yang tidak bermakna," ungkap Sopian.
"Kalau begini terus, rakyat bakal lihat mereka bukan sebagai pemimpin masa depan, tapi hanya penumpang kekuasaan yang sibuk selfie," pungkasnya. (Syahrul/ST).
