Kembali Raih Opini WTP, Pj Bupati Paluta: Ini Buah Sinergitas yang Baik Antara Eksekutif dan Legislatif...

Keterangan poto: Pj Bupati Paluta Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan (kanan) bersama Ketua DPRD Paluta Mukhlis Harahap (kiri) saat menerima LHP-LKPD Pemkab Paluta Tahun Anggaran 2023 dari Ketua BPK RI Wilayah Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan (tengah), Jum'at (17/5/2024) di Kota Medan.

MEDAN| Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Raihan tersebut diterima Pemkab Paluta untuk kedua kalinya secara berturut-turut dari BPK RI Wilayah Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (T.A) 2023 di Kantor BPK RI Wilayah Sumatera Utara di Kota Medan, Jumat (17/5/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Paluta Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan dan Ketua DPRD Paluta Mukhlis Harahap menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pemkab Paluta Tahun Anggaran 2023 dari Ketua BPK RI Wilayah Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan.

Turut hadir dalam acara, Inspektur Inspektorat Paluta, Asisten 2 Setdakab Paluta, Kaban BPKPD Paluta, Kadis Perhubungan Paluta, Kasat Pol PP Paluta, Direktur RSUD Paluta, Kabag Umum, Irban 4, Kabid Akuntansi, Kabid Aset, Kabid Pendapatan dan tamu undangan lainnya.

Bupati Patuan Hasibuan dalam sambutannya menyampaikan, bahwa BPK RI telah memberikan Opini WTP kepada Pemkab Paluta.

"Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah memenuhi standart akuntansi dan tidak ditemukan kesalahan pengungkapan yang signifikan atau material,"paparnya.

Selain itu, Bupati Patuan juga memberi apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras tim auditor BPK RI dalam melakukan pemeriksaan yang teliti dan profesional dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Paluta.

"Opini WTP dari BPK ini tentunya merupakan amanah yang akan memotivasi Pemkab Paluta untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Paluta di tengah upaya meningkatkan akuntabilitas, Pemkab Paluta juga harus menyesuaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah,"pungkasnya.

Diakhir paparannya, Bupati Patuan mengatakan, bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Paluta meraih opini WTP dari BPK RI tersebut juga merupakan buah dari sinergisitas yang baik antara eksekutif dan legislatif. (GNP/Ginda)