 |
| Foto hanya ilustrasi |
Dari data yang diperoleh, dalam proses tender terbagi dalam dua metode, yaitu metode pengadaan langsung dan pengadaan tender.
Nilai kontrak proyek nya bervariasi, ada yang Rp 200 jutaan hingga Rp 500 jutaan untuk rehabiliasi ruang kelas SD.
Salah seorang warga berinisial S menilai Dinas Pendidikan menghambur-hamburkan uang negara dalam mengalokasikan proyek-proyek tersebut.
Apalagi, kata dia, pembagian proyek tersebut diduga tidak transparan. Dia menyoroti persoalan didalam pembagian proyek tersebut.
S mengatakan, dalam proses tender ataupun pembagian paket pengadaan langsung disinyalir ada jual beli oleh oknum pejabat.
"Dari Informasi orang dalam, setiap paket itu telah ada 'pemain' nya semua. Jadi apabila mau mendapat pekerjaan, kita harus menanyakan ke oknum atasan," ujarnya, Jumat (17/5/2024).
Dia menduga pihak dinas pendidikan mendapatkan komisi keuntungan dari setiap nilai pagu anggaran paket pekerjaan tender maupun penunjukan langsung.
"Semua didugabsudah ada yang atur. Artinya, ada aroma kongkalikong antara pihak dinas dengan 'pemilik proyek'. Kita bingung bisa pula ada istilah 'pemilik proyek' dan tanya ke atasan," katanya.
Namun, S masih tetap mengutamakan azas dugaan. Dia kembali mengingatkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan untuk mengawal setiap proses pekerjaan fisik di Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi dari awal penunjukan langsung ataupun tender sampai pekerjaan selesai.
Sebagai masyarakat, S merasa perlu terlibat langsung dalam mengawasi proyek pekerjaan yang menggunakan uang negara.
"Pengawasan ini sangat bermanfaat agar tidak terjadi praktek dugaan korupsi. Tindakan ini dilakukan demi Kota Tebingtinggi yang lebih baik," katanya.
Terkait isu ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi Idham Daulay belum dapat dikonfirmasi. (Tim)
