Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin saat memimpin Rakor penanganan pengungsi Rohingya. (MOL/Ist)
MEDAN | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/1/2024) di Lantai 2, Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Medan mengadakan rapat koordinasi (Rakor) tentang penanganan pengungsi Rohingya.
Rakor dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin. Antara lain untuk menghimpun informasi, menyusul keberadaan para pengungsi Rohingya di Desa Kwala Besar, Pantai Camar Karang Gading, Kabupaten Deliserdang.
“Kita telah menghimpun informasi dari semua instansi dan lembaga swadaya masyarakat, serta badan yang ditunjuk PBB seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Pengungsi Rohingya tersebut sudah kurang lebih lima hari di sini, untuk penanganan kedaruratan sudah ada bantuan makanan dan lain-lain,” kata Basarin Yunus Tanjung usai rapat.
Selain itu, juga telah dilakukan antisipasi gesekan antara masyarakat lokal dan pengungsi. Aparat keamanan, Pemerintah Kabupaten Deliserdang dan lainnya, bersama-sama menjaga keamanan di area pengungsi tersebut.
“Isu-isu (pro dan kontra) sudah masuk, sejak awal kita sudah mengantisipasi gesekan antara masyarakat lokal dengan pengungsi, sudah ada pengamanan dari TNI, Pemerintah Kabupaten, nantinya informasi yang berkembang di sana jadi pertimbangan untuk kita tangani selanjutnya,” kata Basarin.
Selain itu, Pemprov Sumut juga akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam penanganan pengungsi tersebut. Tentunya, Pemprov Sumut juga akan terus melihat perkembangan yang terjadi.
Protection Associate UNHCR Oktina Hafanti mengatakan, pihaknya akan terus mendukung apa yang dilakukan pemerintah kabupaten dan provinsi. Pihaknya juga telah menyalurkan makanan dan lainnya.
Oktina menjelaskan, biasanya dalam penanganan pengungsi, UNHCR biasanya memberikan solusi panjang seperti makanan dan minuman. Ia juga mengaku pihaknya tidak bisa sendiri mengatasi pengungsi. “Tentu saja kita tidak bisa sendiri, mesti didukung Pemerintah Indonesia,” kata Oktina.
Berdasarkan data UNHCR, jumlah pengungsi yang mendarat di Deliserdang berjumlah sebanyak 157. Pengungsi tersebut terdiri dari orang dewasa, anak-anak, bayi dan balita.
Turut mengikuti Rakor dalam tersebut Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Effendy Pohan, Kepala Satpol PP Sumut Mahfullah Pratama, Pemkab Deliserdang, UNHCR dan lainnya. (ROBERTS)
