Dugaan Kecurangan PPPK di Madina, DPRD Minta Bupati Berhentikan Pejabat Terkait hingga Pembentukan Pansus

Sebarkan:

Anggota DPRD Madina Zubaidah Nasution.
MANDAILING NATAL| Anggota DPRD Madina dari Fraksi Partai Golkar Zubaidah Nasution, meminta pemerintah daerah menjelaskan kekisruhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai adanya dugaan kecurangan.

Bahkan Zubaidah dengan tegas meminta Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution memberhentikan pejabat terkait yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSBDM) Abdul Hamid Nasution dan Kepala Dinas Pendidikan Madina Dollar Hafriyanto Siregar sebagai yang paling bertanggung-jawab di proses seleksi PPPK ini.

"Kita minta pemerintah daerah menjelaskan soal adanya (dugaan) kecurangan di dalam penentuan pemenang PPPK. Karena hal ini telah menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat," kata dia, Sabtu (23/12/2023) malam.

"Bupati Madina juga harus bersikap tegas kepada pejabat terkait yang bermain-main. Nanti jangan hanya dievaluasi saja, tapi harus diberhentikan jika terbukti ada melakukan kecurangan," sambung Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Madina ini.

Menurut Zubaidah, melihat kekisruhan dan apa yang dialami peserta PPPK hari ini terlihat dengan terang-terangan. Jika hal ini pun tidak menjadi beban bagi kedua pejabat itu, maka besok akan ada lagi yang dilakukan dengan seenaknya. 

"Harusnya hari ini bupati bisa mengatakan 'cukup sudah' kepada kadisdik dan kaban BKPSBDM," tandasnya.

Zubaidah menilai, perlakuan pemerintah daerah dalam menentukan pemenang PPPK seakan menunjukkan pemerintah ingkar terhadap UUD 1945. 

"Mereka sudah tidak punya hati nurani," ucapnya.

Terakhir, dia pun berharap kekisruhan hasil seleksi pengumuman PPPK ini menjadi perhatian bagi anggota DPRD Madina lainnya, sehingga dalam waktu dekat bisa dibentuk panitia khusus (Pansus).

"Mudahan-mudahan yang lainnya juga memberi perhatian serius, sehingga bisa dibentuk Pansus untuk menyelesaikan persoalan PPPK ini," harapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) disinyalir melakukan kecurangan terhadap penentuan pemenang peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah ini.

Pasalnya, banyak peserta yang memperoleh nilai tinggi pada hasil ujian CAT beberapa waktu lalu, tetapi setelah diumumkan ternyata mengalami pengurangan nilai dan berujung tidak lulus.

Disisi lain, ada sejumlah peserta yang nilai hasil ujian CAT dibilang tak terlalu tinggi, namun dinyatakan lulus.

"Kan aneh, pada saat ujian CAT itu nilai saya lima ratusan kok, tiba-tiba yang diumumkan menjadi 400-an dan tidak lulus. Banyak pulak peserta yang nilai ujian CAT nya tak terlalu tinggi, tapi bisa lulus," kata sejumlah peserta PPPK saat ditemui di belakang Masjid Agung, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Sabtu (23/12/2023) siang.

"Kami berkumpul disini untuk menentukan langkah yang akan kami lakukan atas pengumuman PPPK, yang kami nilai ada kecurangan karena tidak transparan," ungkap perwakilan peserta di lokasi.

Sementara itu, Kepala Badan KPSBDM Madina Abdul Hamid dan Kadis Pendidikan Madina Dollar belum berhasil dimintai tanggapannya terkait dugaan adanya kecurangan dalam penentuan pemenang PPPK, dan protes yang disampaikan oleh ratusan peserta. 

Nomor seluler dari dua pejabat ini tidak aktif, pasca hasil pengumuman PPPK di Kabupaten Madina keluar tengah malam tadi. (Rul)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini