MEDAN | Sejumlah aktifis di Sumatera Utara meminta agar pihak kepolisian tetap menjaga netralitasnya berkaitan dinamika politik yang terus berkembang.
Hal ini mereka sampaikan berkaitan dengan adanya penangkapan salah seorang warga bernama Adi Wibowo di Sumatera Utara, karena memposting infografis salah satu media nasional sembari menuliskan keresahannya atas kondisi demokrasi yang terjadi saat ini.
Keresahannya tersebut ditulisnya dengan kalimat ‘hancurnya demokrasi Indonesia lawan atau diam’ yang kemudian menjadi viral karena infografis tersebut memuat foto Presiden Joko Widodo dan sejumlah petinggi negara.
Adi Wibowo sempat dimintai keterangan oleh penyidik polda terkait postingannya tersebut.
Koordinator Front Demokrasi Sumatera Utara, Johny Sitompul menilai postingan tersebut merupakan indikasi pembungkaman terhadap sikap kritis para aktifis.
“Hari ini ada upaya meruntuhkan sistem demokrasi yang selama ini sudah terbangun. Demokrasi yang diruntuhkan itu adalah penghinaan terhadap Pancasila dan Reformasi, Adi Wibowo ini terpanggil nuraninya menyuarakan bahwa demokrasi itu harus ada proses,” katanya. Selasa (5/12/2023) di Medan.
Hal yang sama disampaikan Ketua OK DPD Repdem Sumut AB Manurung. Ia berharap komitmen dari kepolisian dan TNI untuk melaksanakan tuasnya secara netral.
“Munculnya postingan itu adalah bentuk keresahan masyarakat terhadap kondisi yang ada saat ini. Karena itulah maka kita minta agar aparat baik TNI maupun Polri tidak dijadikan alat penguasa untuk melakukan pembungkaman,” ujarnya.
Sementara itu Mian Silalahi dari Gerak ’98 mengatakan postingan Adi Wibowo tersebut juga harus dimaknai sebagai instrumen pengawasan masyarakat terhadap konstitusi.
“Kalau menyuarakan suara hati dalam mengawasi konstitusi juga ditangkap, kita menilai ini pelanggaran HAM,” demikian Mian Silalahi. (Alfredo/Edo)
