Foto ilustrasi. (MOL/Ist)
MEDAN | Lagi, perkara tindak pidana korupsi digelar secara in absentia alias tanpa kehadiran terdakwa di Pengadilan Tipikor Medan. Muhammad Farid selaku Marketing (Penjualan) pada PT Keris Tangguh Cahaya Senja (KTCS) secara virtual diganjar 6 tahun penjara.
Selain itu, hakim ketua Ahmad Sumardi didampingi anggota majelis Yusafrihardi Girsang dan Gustap Marpaung, Kamis (12/1/2023) juga menghukum terdakwa dengan pidana denda Rp300 juta subsidair (bila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan) 3 bulan.
Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, Muhammad Farid diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 jo Pasal 18 UU No 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan primair JPU.
Yakni secara tanpa hak dan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Antara lain memperkaya Deddy Syahputra Dalimunte selaku Ketua Tim (Katim) Pelaksana Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Padanglawas pada Tahun 2020 lalu.
Juga memperkaya Ageng Kristianto, Abdul Azis, Dondang Sari Nasution, Efdi Halomoan, Sofyan Tanjung, Masdewan Hasibuan dan lainnya terkait Pengadaan Barang dan Jasa BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
"Oleh karenanya terdakwa dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp2.244.229.096," urai Ahmad Sumardi.
Dengan ketentuan, sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap maka JPU menyita kemudian melelang harta terpidana. Bila nantinya tidak mencukupi menutupi kerugian keuangan tersebut, maka diganti dengan 1 tahun penjara.
Vonis majelis hakim lebih ringan 1,5 tahun dari tuntutan JPU pada Kejari Padanglawas. Pada persidangan beberapa pekan lalu, warga Jalan Pangeran Hidayahtulah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Bermasalah
Terdakwa dengan menggunakan PT KTCS yang berkantor Jalan Ir. H Juanda Rt 02 / Rw 02 Desa Limbangansari - Cianjur, Jabar bergerak di bidang jasa dan perdagangan tersebut menawarkan jasa dan produk dalam pengadaan barang yang salah satunya kegiatan BOS Afirmasi di Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).
Pria 38 tahun itu bekerjasama dengan Deddy Syahputra Dalimunte selaku Katim Pelaksana Manajemen melakukan pencairan Dana BOS Afirmasi pada 2020 lalu.
Sementara Disdikbud Kabupaten Padanglawas mengucurkan dana BOS Afirmasi kepada 77 sekolah dasar (AD) dan menengah (SMP), yang status sekolahnya berada di daerah terpencil. Namun sejumlah pengadaan barang di SD maupun SMP bermasalah. (ROBERTS)
