 |
| Gedung Megah Kantor Desa Pasar VI Kualanamu Kecamatan Beringin Deliserdang |
Selain itu juga manfaat bantuan CSR, sarana pendidikan, bantuan UMKM, Bina Lingkungan, hingga bantuan hewan qurban setiap menjelang hari raya idul adha.
Program CSR dan sosial lainnya sudah dirasakan masyarakat sejak bandara Internasional Kualanamu resmi dioperasikan pada 27 Maret 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Disamping menerima bantuan CSR dan Sosial lainnya dari PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Kualanamu, juga ada dua Desa yang lebih mujur dari pada desa lain disekitar bandara Kualanamu, yaitu Desa Pasar VI Kualanamu dan Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin, Deliserdang
Dua Desa ini mendapatkan uang Bagi Hasil Pajak ( BHP) dari Pemkab Deliserdang setiap tahun mencapai 3-4 milyar pertahun. Bahkan untuk upah pungut ( UP) pribadi yang didapat Kepala Desa Pasar VI Kualanamu disebut mencapai Rp 10-100 juta pertahun.
Besarnya BHP dan bantuan lain yang diterima dua desa membuat fasilitas desa ini tampak jauh lebih mapan dari desa yang lain. Bangunan kantor desa ini tampak sangat megah melebihi kantor Camat. Meski jumlah penduduk di dua desa itu tak seberapa banyak jika dibandingkan desa lain yang dekat dengan kawasan Bandara Internasional Kualanamu.
 |
| Gedung megah Kantor Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Deliserdang bernilai milyaran rupiah |
Sejumlah Kepala Desa yang dimintai tanggapan mengaku terus terang mereka merasa iri dengan penerimaan BHP Desa Pasar VI Kualanamu dan Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin mencapai milyaran rupiah setiap tahun dari Pemkab Deliserdang.
" Dua Desa ini tiap tahun mendapat BHP dari Pemkab yang disebut sebagai kontribusi Pajak dari Bandara Kualanamu, tapi kami tentu saja iri, pasalnya desa kami juga berada disekitar bandara tapi kami tak pernah mendapatkan BHP itu. Kami minta Pemkab lebih trasfaran seperti apa kriteria desa itu bisa rutin mendapatkan BHP. Tunjukkan peta wilayahnya kalau berdasarkan wilayah, jangan ada diskriminasi seperti saat ini, kami juga mau membangun desa dan masyarakat kami. Kami juga merasakan dampak bandara Kualanamu, mestinya Pemerintah dapat adil dalam pembagian BPH ini, ini kami selalu menyampaikan protes pada Camat bila ada pertemuan," ucap salah seorang Kepala Desa di Kecamatan Pantailabu. Minggu 18/12/2022.
Kepala Desa itu juga menyebutkan, di Desa kami ini berada tepat dibelakang bandara Kualanamu, limbah dan hilir mudik pesawat juga selalu dirasakan masyarakat di desa kami. Mestinya ini menjadi perhatian juga, ada beberapa desa di Kecamatan Pantai Labu yang mengitari kawasan bandara Kualanamu diantaranya, Desa Pantailabu Pekan, Desa rugemuk, Desa Durian, Desa Kubah Sentang dan Desa Perkebunan Ramunia.
Sementara untuk Desa di Kecamatan Beringin yang mengitari kawasan Bandara Kualanamu diantaranya, Desa Sidourip, Desa Araskabu, Desa Beringin, Desa Sidodadi Ramunia, Desa Emplasmen Kualanamu, Desa Pasar VI Kualanamu dan Desa Pasar V Kebun Kelapa.
" Kami berharap diskriminasi ini dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Deliserdang, pikirkan desa yang lain juga kenapa hanya dua Desa ini yang kaya sendiri, sementara desa lain juga butuh pendapatan tambahan untuk membangun desa dan masyarakat kami, bukan hanya itu saja yang menikmati keberadaan bandara Internasional Kualanamu," ucap Kepala Desa yang tak ingin namanya disebutkan.
Hal ini juga disebutkan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Beringin meminta tidak ada diskriminasi oleh Pemkab Deliserdang. Terkait pendapatan BPH Desa Pasar VI Kualanamu itu mencapai milyaran setiap tahun. Padahal jumlah pe duduknya jauh lebih sedikit dibanding desa lain di sekitaran bandara Kualanamu.
" Kami bolak balek protes akan hal ini pada Pemkab Deliserdang, tapi kami merasa ada oknum yang menikmati keuntungan pribadi dalam hal ini hingga, protes yang kami sampaikan tak digubris," ucapnya.
Terpisah, saat coba dikonfirmasi terkait seperti apa dan berapa besar BHP yang diterima Desa Pasar VI Kualanamu, dan mengapa hanya Desa itu saja yang mendapatkan BHP, Camat Beringin Iskandar Sayuti Siregar mengaku tak bisa menjawab, karena untuk pembagian BHP dan Upah pungut kepada Desa yang dimaksud itu dilakukan oleh Pemkab Deliserdang langsung.
" Itu sebaiknya kalian berkomunikasi dengan Dinas Pendapatan Pemkab Deliserdang, karena itu langsung desa dengan mereka. Kalau terkait pendapatan mencapai milyaran memang itu benar," ujar Camat Beringin.( Wan)
