MEDAN | Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Padangsidimpuan Sopian Subri Lubis yang hadir langsung di Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan maupun Purnama Hasibuan selaku Bendahara Pengeluaran secara virtual (berkas terpisah), Rabu (21/12/2022) divonis masing-masing 1 tahun penjara.
Selain itu, kedua terdakwa juga dipidana denda masing-masing Rp50 juta subsidair (bila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan) selama 1 bulan.
Bedanya, mantan orang pertama di Dinkes tersebut tanpa diikuti perintah terdakwa segera ditahan. Sedangkan Purnama Hasibuan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
Majelis hakim diketuai Sulhanuddin didampingi As'ad Rahim Lubis dan Ibnu Kholik dalam amar putusannya menyatakan tidak sependapat dengan JPU dari Kejari Padangsidimpuan Sulaiman Rivai.
Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, kedua terdakwa diyakini tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan primair. Untuk itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair," urai Sulhanuddin.
Sebaliknya Sopian Subri Lubis maupun Purnama Hasibuan dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 3 Jo pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan subsidair JPU.
Yakni secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, jabatan, sarana maupun kesempatan yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan terjadi pada saat pandemi Covid-19. Hal meringankan, terdakwa sopan selama persidangan dan telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, terdakwa dalam kondisi baru selesai operasi.
UP
Mantan kadis tersebut memang dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp352.200.000, namun tidak menjalani pidana penjara.
Kerugian keuangan yang telah dititipkan di rekening Kejari Padangsidimpuan, imbuh Sulhanuddin, disita JPU untuk menutupi UP tersebut.
Jauh Lebih Ringan
Selain pasal yang terbukti berbeda, vonis majelis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Padangsidimpuan.
Sopian Subri Lubis maupun Purnama Hasibuan dituntut agar dipidana 4,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair (bila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan) selama 6 bulan.
Sedangkan Purnama Hasibuan persidangan secara virtual dituntut pidana 4 tahun penjara subsidair 3 bulan kurungan dengan denda dan subsidair yang sama.
Banding
Baik JPU maupun tim penasihat hukum terdakwa sama-sama memiliki hak selama 7 hari untuk pikir-pikir apakah menerima atau banding atas putusan yang baru dibacakan majelis hakim.
Secara terpisah, Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan mengatakan, JPU melakukan upaya hukum banding.
"JPU banding, Bang. Tetap pada tuntutannya," kata juru bicara Kejati Sumut itu.
Pengguna Anggaran
Pada persidangan beberapa bulan lalu, JPU dalam dakwaannya menguraikan, Pemko Kota Padangsidimpuan TA 2020 menggelontorkan dana sebesar Rp56 miliar untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Rp2.190.100.000 di antaranya dialokasikan untuk Percepatan Penanggulangan Covid-16 di Dinkes.
Dari angka tersebut sebanyak Rp600 juta di antaranya untuk Biaya Operasional Petugas dalam Rangka Monitoring Covid-19. Dengan rincian, Rp150 ribu per orang per hari untuk operasional petugas dalam rangka melakukan monitoring.
Terdakwa Sopian Subri Lubis selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinkes Kota Padangsidimpuan mengajukan pencairan dana BTT kepada Walikota.
Untuk pelaporan kegiatan, seharusnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan yaitu saksi Elpi Zunianti Hasibuan, atau saksi H Kombang Aliyasin, SKM.
Namun dalam pelaksanaannya terdakwa Sopian Subri Lubis dan Purnama Hasibuan mengambil alih tugas PPTK tersebut baik dalam pelaksanaan kegiatan, pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penyiapan dokumen anggaran yang diperlukan dalam pencairan dana kegiatan.
Tanda tangan yang tercantum dalam daftar tanda terima Biaya Operasional Monitoring Covid-19 Sumber Dana BTT 2020 Dinkes Kota Padangsidimpuan adalah bukan tanda tangan petugas monitoring dan juga tidak pernah menerima Surat Perintah Tugas (SPT) maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kegiatan Monitoring Covid-19.
Mereka tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan monitoring covid-19, tidak ada membuat dan menandatangani Laporan Perjalanan Dinas (LPD) dan SPPD kepada saksi Arpan Harapan Siregar selaku Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Padangsidimpuan. (ROBERTS)
