DELISERDANG | BBM adalah bahan utama memobilisasi perekonomian masyarakat Indonesia hingga saat ini, sehingga BBM menjadi salah satu kebutuhan yang pokok masyarakat yang wajib dibeli. Untuk menentukan harga BBM Pemerintah haruslah sangat hati hati agar tidak menimbulkan gejolak inflasi yang memicu kerusakan ekonomi masyarakat.
BBM naik terus, konsumen tampak lengang di SPBU Lubukpakam, deliserdang
Pada setiap kebijakan kenaikan harga BBM pasti menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat hingga Mahasiswa. Elemen Masyarakat ini tak pernah gentar untuk turun menyuarakan aksi penolakan kebijakan kenaikan harga BBM yang dapat mengakibatkan inflasi ekonomi masyarakat.
Pada era kepemimpinan Presiden Jokowidodo yang sudah hampir 2 Periode ini, tercatat sudah 7 kali mengotak Atik harga BBM baik subsidi maupun Non Subsidi. Pada awal menjabat Presiden Jokowidodo dengan wakil Presiden Yusuf Kalla sebulan menjabat tepatnya November 2014 langsung menaikkan harga BBM premium dari Rp 6500 perliter menjadi Rp 8.700 dan Solar dari harga Rp 5.500 naik menjadi Rp 7.500 perliter dengan alasan potongan subsidi dapat mengurangi beban fiskal negara. Kebijakan ini sempat mengundang aksi demo masyarakat dan mahasiswa namun dapat diredam oleh aparat TNI/ Polri.
Lalu pada 1 Januari 2015 Jokowi menurunkan harga BBM premium dari harga Rp 8700 menjadi Rp 7600 perliter. Pada 19 Januari 2015 Jokowi kembali turunkan harga BBM premium dari Rp 7600 menjadi Rp 6.600 perliter, lalu pada 2 Maret 2015 Joko Widodo kembali menaikkan harga BBM Premium dari Rp 6.600 menjadi Rp 6.800 perliter dan di hujung tahun BBM Premium kembali naik menjadi Rp 7300 perliter.
Pada April 2022, Joko Widodo menaikkan harga BBM non Subsidi Pertamax dari Rp 9000 menjadi Rp 12.500 perliter. Harga Pertalite Rp 7.650 perliter. Lalu pada 3 Agustus 2022 Pemerintah kembali menaikkan harga tiga jenis BBM non subsidi sesuai daerah Pertamax turbo dari harga 16200-16.900 naik 17.900 -18.600 perliter. Dex lite dari harga Rp 15.00-15700 naik Rp 17.000 -18.500 perliter dan Pertamax Dex dari harga Rp 16500-17-200 naik menjadi Rp 17.800-19.600 perliter.
Pemerintah juga menghilangkan BBM jenis premium dan menetapkan hanya jenis Pertalite. Masyarakat banyak menentang namun tetap dianggap angin lalu , pemerintah meluncurkan program konfensasi kenaikan BBM untuk meredam masyarakat, namun pembagian konfensasi BBM yang diluncurkan masih banyak yang tidak pernah mendapatkan konpensasi itu.
Masyarakat dihantam pandemi Covid 19 dan mengalami keterpurukan ekonomi, baru berupaya bangkit, Pemerintah Joko Widodo kembali menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM subsidi yaitu Pertalite dari harga Rp 7.650 perliter naik menjadi Rp 10.000 perliter dan Solar dari Rp 5.150 naik menjadi Rp 6800 perliter.
Sejumlah elemen masyarakat menentang kenaikan harga BBM Subsidi ini namun lagi lagi diabaikan, Pemerintah seperti sebelumnya, mengeluarkan jurus memberikan konpensasi BLT kenaikan BBM pada sebagian kecil masyarakat yang terdata.
Bupati Lumbung Informasi Rakyat Deliserdang, Yahya Saragih sebelumnya juga mengkritisi kebijakan ini, BLT bukan solusi, Pemerintah tidak akan bisa adil memberikan kompensasi itu, dalam bentuk kompensasi apapun namanya selama ini saja penerapannya tak jelas, tak tepat sasaran. Terkait penikmat BBM subsidi juga tak tepat sasaran banyak oknum yang terlibat dan tutup mata, ini sudah menjadi rahasia umum selama ini.
" Kebijakan menaikkan harga BBM hanya menyengsarakan masyarakat, coba kalkulasikan dengan pendapatan masyarakat saat ini dimana harga pangan sudah mahal, biaya sekolah, Listrik, pupuk, bangunan, kesehatan bayar BPJS, saat ini masyarakat banyak sudah megap megap, kenapa selalu BBM menjadi sasaran pemerintah meraup uang, dimana hasil sumberdaya alam Indonesia yang kaya ini, itu dulu dong di explor, bandingkan dengan negara tetangga Malaysia mengapa BBM mereka lebih murah, minyak goreng mereka lebih murah, susu kaleng mereka lebih murah dari produk kita," ungkap Yahya Saragih.
Yahya menyebutkan Pemerintah saat ini menerapkan sistem Oligarki yang memaksakan diri pada rakyat.( Wan)
