Kajari Madina Sebut Sudah Dapat Pemberitahuan Mengenai Kutipan Uang Rp 1,7 Juta

Sebarkan:

Kajari Madina Novan Hadian, saat menghadiri acara penyambutan di rumah dinas Bupati Madina beberapa bulan lalu. (Foto: Diskominfo) 

MANDAILING NATAL | Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madina Novan Hadian menyebut sudah mendapat pemberitahuan mengenai pengutipan uang Rp, 1,7 juta per kepala desa.

Namun, Novan mengaku pemberitahuan yang diterimanya masih hanya sebatas pemberitaan.

Hal itu disampaikannya ketika dimintai Metro-online.co tanggapan seputaran pengutipan tersebut.

"Kalau pemberitaan ada masuk ke Wa (WhatsApp)," kata Novan, Kajari Madina yang baru beberapa bulan bertugas di Bumi Gordang Sambilan, Jumat (24/6/2022).

Mantan Kajari Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan ini menerangkan pihaknya saat ini belum menerima laporan baik dari kepala desa maupun elemen masyarakat lainnya. 

"Belum ada yang melaporkan kepala desa (mengenai pengutipan). Dari (aktivis/LSM) juga belum ada," terangnya.

Sebelumnya seperti diberitakan, sejumlah camat di Kabupaten Madina mengakui ada pertemuan dengan PLT Kadis PMD Parlin Lubis, mengenai pembicaraan soal permintaan uang sebesar Rp, 1,7 juta dari setiap kepala desa.

Permintaan uang disebut untuk pengamanan atau penyelesaian kasus bimtek Dana Desa (DD) tahun 2021 yang bermasalah. 

Menurut keterangan beberapa camat menyampaikan, pertemuan dengan PLT Kadis PMD Madina dilakukan di beberapa tempat.  

Untuk wilayah kecamatan Mandailing Julu misalnya, pertemuan dilakukan di Kecamatan Muara Sipongi. Di wilayah pantai barat pertemuan berlangsung di Kecamatan Sinunukan. Lalu di wilayah Mandailing Godang di kantor Kecamatan Panyabungan.  

Dalam pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh PLT Kadis PMD Parlin Lubis, sejumlah camat dan perwakilan dari kepala desa. 

"Beberapa hari yang lalu kita memang ada pertemuan dengan pak Kadis PMD di salah satu desa di Kecamatan Sinunukan yang membicarakan permintaan uang itu. Di situ hadir beberapa camat dan perwakilan dari kepala desa di wilayah pantai barat ini," kata salah seorang camat dari wilayah pantai barat dalam keterangannya, Rabu (8/6/2022).

Sementara itu, hingga kini PLT Kadis PMD Parlin Lubis masih tidak mau bersuara. Dia terkesan masih bungkam ketika dimintai konfirmasi mengenai hal tersebut.  

Pesan konfirmasi yang dilayangkan berulang kali oleh Metro-online.co melalui pesan WhatsApp-nya, hanya sebatas dibaca.

Padahal sebelumnya, Parlin yang juga Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) ini pernah menyebut akan mananggapi ketika dikonfirmasi pada tanggal 9 Juni lalu. (SRH/Sahrul)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini