MANDAILING NATAL | Berbagai elemen turut menyampaikan desakan agar izin operasi dari PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Madina, agar dicabut oleh Kementerian ESDM melalui Dirjen EBTKE.
Pasalnya, kehadiran perusahaan panas bumi itu dinilai hanya membahayakan kehidupan masyarakat setempat.
PB PASU Rekomendasikan Izin PT SMGP Dicabut
Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB PASU) mengecam keras pihak PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), pasca insiden yang menyebabkan puluhan warga Sibanggor Julu dilarikan ke rumah sakit, pada Minggu (6/3/2022).
"Kami mengecam keras PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) yang karena saluran gas panas bumi miliknya telah menyebabkan korban berjatuhan, warga setempat," ujar Ketua Umum PB PASU Eka Putra Zakran SH MH, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rahman Nasution dan Bendahara Umum Chairul Anwar Lubis bersama sejumlah Petinggi PB PASU lainnya, dalam siaran pers, Senin (7/3/2022).
PB PASU juga merokemendasikan perusahan panas bumi PT SMGP, agar izin operasinya dicabut karena insiden yang terjadi itu sudah berulang.
"Sebelumnya pada 25 Januari 2021 lalu, sudah ada insiden yang (diduga) seperti yang terjadi ini. Saat itu, bahkan menimbulkan korban jiwa. Nah, karena itulah kami merekomendasikan supaya PT SMGP dicabut izinnya dan ditutup. Itu rekomendasi kami," pungkas Ketua Umum PB PASU Eka Putra Zakran.
Tokoh Pemuda di Madina Desak Pemerintah Tetapkan KLB
Tokoh pemuda di Madina Tan Gozali juga mengecam keras insiden yang terjadi tersebut. Wakil Ketua KNPI Sumut ini mengatakan, bahwa dari awal mereka sudah melakukan penolakan terhadap perusahan panas bumi ini beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal.
Tan juga mendesak pemerintah daerah untuk menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) menyusul insiden dugaan kebocoran gas H2S di Well Pad milik PT SMGP yang beroperasi di Desa Sibanggor Julu.
Menurut Tan, mengingat status korban yang dilarikan ke rumah sakit sudah puluhan. Sudah sewajarnya pemerintah daerah tidak main-main dalam setiap mengambil kebijakan nantinya dalam melihat kejadian tersebut.
"Kejadian ini sudah berulang, sebelumnya bahkan menimbulkan korban jiwa. Tapi, hal ini seolah-olah menjadi isu yang tak berarti apa-apa di mata para pengambil kebijakan. Kasus ini sudah sewajarnya jadi isu KLB yang berarti juga sudah layak menjadi isu nasional dan pemerintah dituntut hadir di dalamnya," kata Tan, Selasa (8/3/2022).
PB HMI Desak Kementerian ESDM Mencabut Izin PT SMGP
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai bahwa manajemen perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) yang beroperasi di Kabupaten Madina, sama sekali tidak melakukan evaluasi dari kesalahan yang sebelumnya.
"Kejadian ini bukan yang pertama. Sebelumnya, tragedi serupa juga sudah terjadi, bahkan memakan korban jiwa. Atas hal itu PB HMI menilai bahwa manajemen perusahaan PT SMGP sama sekali tidak melakukan evaluasi. Perusahaan ini membahayakan masyarakat," kata Ketua PB HMI Bidang Soskesra Imam Rinaldi Nasution, dalam keterarangan tertulisnya, Senin (7/3/2022).
PB HMI juga mendesak Kementerian ESDM melalui bidang EBTKE agar mencabut izin operasi perusahaan PT SMGP yang beroperasi di Desa Sibanggor Julu Kabupaten Madina.
"Izin operasi PT SMGP seharusnya sudah dicabut sejak lama, karena dalam tragedi 25 Januari itu berdasarkan hasil investigasi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) sudah mengungkapkan bahwa terjadi mal operasional oleh perusahaan PT SMGP yang menyebabkan lima warga tewas terhirup gas beracun di lokasi panas bumi saat itu," jelasnya.
Menjadi Perhatian Khusus Pemkab Madina
Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution mengatakan telah duduk bersama mencari solusi atas dugaan semburan gas beracun PT SMGP yang merugikan warga sekitar di Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Madina.
Atika menyebut bahwa pemerintah daerah dan Forkopimda duduk bersama mencari solusi agar pada masa mendatang tidak terjadi lagi semburan gas beracun PT SMGP yang merugikan warga sekitar.
"Dengan melibatkan perwakilan warga, kami musyawarah untuk mengantisipasi supaya kejadian seperti sekarang tidak terulang lagi," kata Wabup termuda ini.
Atika mengatakan, kejadian yang menimpa warga Sibanggor Julu pada Minggu (6/3-2022), menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Terutama terkait adanya warga yang dirawat di rumah sakit.
Wakil Bupati menambahkan, bahwa Pemkab Madina dan kepolisian tidak akan tinggal diam atas peristiwa gas beracun yang diduga bersumber dari aktivitas PT Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP).
PT SMGP Membantah Ada Kebocoran Gas H2S
Siaran pers pihak PT SMGP yang diterima Metro Onlien pada Senin (7/3/2022) malam melalui Corporate Communication yang disampaikan Nina Gultom, menerangkan bahwa pihak PT SMGP memastikan tidak terjadi kebocoran gas H2S saat kegiatan pembukaan sumur di Well Pada AAE-05, pada Minggu (6/3/2022) tersebut. (SRL/Sahrul)
