JAKARTA | Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun, SE, MAP mengkritis kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang dikeluhkan petani kelapa sawit.
Pasalnya sejak Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengumumkan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) harga buah sawit di petani turun drastis.
Keluhan petani kelapa sawit ini pun disampaikan Rudi Hartono Bangun saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022).
Petani banyak merugi akibat kebijakan itu. Karenanya sebagai wakil rakyat yang mengemban amanah rakyat Rudi Hartono Bangun minta menteri mengeluarkan kebijakan untuk naikan harga sawit.
Pada rapat kerja ini Rudi Hartono Bangun gencar mempertanyakan masalah subsidi minyak goreng.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III ini mempertanyakan dimana saja sebaran subsidi minyak goreng dan provinsinya? Berapa juta liter yang disubsidi dan berapa bulan lamanya ini akan di subsidi? Apakah negara tidak kebobolan?
Politisi dari Nasdem ini pun mengungkapkan penjelasan terakhir dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menghimpun pungutan dana pajak sawit, CPO dari petani.
BPDPKS, katanya memberikan Rp7.6Triliun untuk subsidi minyak goreng ini.
Sementara, faktanya di lapangan sekarang jutaan petani menjerit karena penurunan harga sejak sehari mendag mengumumkan kebijakan DMO.
Petani sawit merasa dikorbankan dengan diturunkannya harga tandan buah segar (TBS) di petani, sementara harga CPO di pasaran internasional tetap tinggi dan cenderung naik.
"Dimana saja yang membeli TBS di harga dua ribuan dan seribuan. Itu akan kita laporkan ke Dirjenbun," tandas Rudi Hartono Bangun sembari meminta kembali Menteri Perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk menaikan harga sawit.
Rudi Hartono Bangun mengingatkan, selama setahun ini pendapatan negara naik dari pajak CPO dan TBS petani sawit, sehingga baru kali ini dalam sejarah target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Rp1699 triliun terpenuhi.
Sebelumnya, tambah Rudi Hartono, selalu tiap tahun shortfall atau tidak tercapai target.
"Pemerintah harus menyadari bahwa petani sawit ini menyumbang devisa dan pajak yang besar untuk negara," tukas Rudi.(rel)
