 |
| Salah satu jalan provinsi di Tebingtinggi, yang kondisinya rusak parah |
TEBINGTINGGI | Rusaknya infrastruktur di sejumlah jalan berstatus Provinsi di Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, meresahkan masyarakat sekitar.
Aktivitas masyarakat sangat terganggu dengan rusaknya jalan penghubung antara kabupaten/kota ini. Tak hanya para pengendara jalan, namun juga merugikan pelaku usaha yang beraktivitas di sekitar jalan.
Seperti terpantau di Jalan Letda Sujono Kota Tebingtinggi arah ke Sipispis (Sergai), Jalan Setia Budi arah ke Dolok Masihul (Sergai), Jalan Djuanda dan Jalan Musyawarah, kondisinya rusak parah.
"Karena kondisi jalan yang sudah sangat parah, di musim hujan sangat berlumpur dan licin. Sementara di musim kemarau jalan ini sangat berdebu. Hal itu membuat masyarakat sekitar selalu mengeluhkan hal ini," ujar Ketua DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Tebingtinggi, Sandy, dalam keterangan yang diterima, Rabu (18/8/2021).
Meski status jalannya itu sudah jelas adalah jalan provinsi, kata Sandy, namun yang justru terjadi di lapangan adalah baik pemerintah provinsi maupun kota justru saling lempar tanggung jawab.
"Kami berharap peran komunikasi dan koordinasi Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kota Tebingtinggi harus tetap jalan. Sebab kalau dilihat dari fungsinya punya tanggung jawab yang sama yaitu fungsi pembangunan," ujar politisi muda PDI Perjuangan ini.
"Mestinya ada pertanggungjawaban perbaikan rusaknya jalanan yang diakibatkan oleh kendaraan pembawa material pembangunan jalan tol di sekitar lokasi," sambungnya.
Pada kenyataannya, lanjut Sandy, setiap dipertanyakan kepada Pemerintah Kota, mereka selalu beralasan itu merupakan jalan provinsi. Begitu pula Pemerintah Provinsi belum ada respon terhadap rusaknya jalan penghubung Kota Tebingtinggi-Kabupaten Sergai tersebut.
"Kami minta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera memperbaiki jalan provinsi tersebut. Jangan selalu beralasan menunggu pembangunan jalan tol selesai. Ini sudah hitungan tahun. Jadi kalau belum selesai jalan tol, harus tunggu sampai kapan? Berapa lama lagi masyarakat harus memakan debu disana? Dan mau berapa lagi korban jiwa yang melayang akibat jalan rusak?," ucap pimpinan sayap aktivis Pro Demokrasi PDI Perjuangan di Tebingtinggi ini.
Apabila persoalan jalan provinsi yang rusak ini tetap berlarut dan tidak ada respon, pihaknya berencana akan menyurati Presiden Jokowi dan Kementerian PUPR untuk memberitahukan hal ini. (Red)
