TOBA | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Toba menilai bahwa pemerintah Kabupaten Toba sangat lambat dalam mendatangkan vaksin.
Menurut Ketua DPC GAMKI Kabupaten Toba, Mekar Sinurat mengatakan bahwa hingga saat ini jumlah penduduk Toba yang sudah divaksin tahap pertama masih sekitar 22.000 orang sedangkan yang sudah divaksin tahap kedua (sudah lengkap) tidak ada sumber data yang jelas dan bisa dikonfirmasi.
"Untuk pengadaan vaksin yang lebih banyak harusnya Pemkab bisa melakukan komunikasi atau lobby ke pemerintah pusat sehingga vaksin bisa lebih cepat datang ke Toba. Jadi, harus ada upaya maksimal yang dilakukan. Pemkab Toba harus memiliki target harian pencapaian vaksinasi harian sebab pemerintah pusat sudah menargetkan hingga 2 juta vaksinasi sehari. Sehingga target pencapaian herd immunity (70 % populasi tervaksinasi) dapat tercapai hingga akhir tahun 2021," sebutnya kepada media ini, Sabtu (31/7/2021).
Sebutnya lagi, dalam hal penyuntikan vaksin, beberapa masyarakat mengeluh karena sebelumnya sudah ada jadwal vaksin tahap kedua tapi kemudian diundur, dan ada yang sudah diundang untuk hadir suntik vaksin tahap kedua tapi ternyata jumlah vaksinnya tidak cukup dan masyarakat harus kembali ke rumah masing-masing dengan kecewa.
"Peristiwa itu menjadi gambaran betapa lambannya dan tidak seriusnya pemerintah Kabupaten Toba dalam upaya penanggulan covid. Dalam satu bulan terakhir ini jumlah yang terkonfirmasi positif covid-19 di Toba meningkat tajam dan sampai 30 Juli 2021 total sebanyak 1656 orang dengan kasus aktif 612 orang," sebut Mekar Sinurat.
Lebih lanjut, kata Mekar, angka tersebut akan terus meningkat jika tidak ada upaya serius yang dilakukan pemerintah. Pemerintah seharusnya serius melakukan tracing dan testing kepada masyarakat terutama yang kontak erat dengan yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, apalagi ada gejala-gejala terkena Covid-19.
"Pemerintah harusnya menggunakan anggaran penanggulangan covid yang sudah ada sebesar 53M. Anggaran itu ditampung untuk direalisasikan kepada masyarakat sehingga berdampak pada penanggulangan covid, bukan untuk ditahan dan didiamkan tanpa peruntukkan yang jelas. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena pemerintah tidak melakukan apa-apa, itu adalah kebodohan yang luar biasa," katanya lagi.
Lebih lanjut, ujar Mekar, Padahal instruksi dari pusat sangat jelas tentang bagaimana penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Dengan adanya anggaran 53 M kenapa di Toba lambat sekali pengadaan tes PCR karena ternyata baru 2 minggu lalu ada tes PCR di RSUD Porsea dan itupun belum optimal dioperasikan, sedangkan kabupaten tetangga seperti Taput, Humbahas, Simalungun sudah lebih cepat bertindak.
"Apakah memang selambat ini kinerja Pemkab Toba atau SDM ASN yang menangani ini tidak sanggup? Pemerintah perlu dengan segenap hati melayani masyarakat. Bahkan yang paling ngeri dan mengkhawatirkan adalah di Puskesmas setiap kecamatan tidak ada alat untuk periksa swab, bagaimana nasib masyarakat ke depan? Pemeriksaan tes swab antigen harusnya tersedia di puskesmas agar anggota keluarga pasien Covid-19 yang kontak erat atau bagi yang memiliki gejala awal bisa di test dan itu harusnya gratis sebagai bukti kehadiran pemerintah bagi masyarakat," ujarnya.
Masih papar Mekar, banyak kasus yang dicurigai Covid-19, tapi karena ketiadaan biaya untuk periksa swab mandiri maka yang bersangkutan tidak melakukan tes dan diam saja tanpa penanganan sesuai protokol. Sendainya yang bersangkutan benar-benar positif maka tentu sudah akan menularkan kepada seluruh keluarganya bahkan tetangga atau siapapun yang dijumpainya.
"Bila kasus positif covid terus meningkat di Toba maka fasilitas kesehatan yang ada sudah akan tak mampu menampung. Apa pemkab Toba sudah punya solusi terhadap persoalan ini? Harusnya pemkab perlu menyewa hotel sebagai tempat isolasi mandiri yang layak atau mengoptimalkan gedung-gedung pemerintah yang selama ini tidak difungsikan dengan baik sebagai tempat isolasi dilengkapi juga dengan obat-obatan yang diperlukan serta pemantauan secara berkala oleh tenaga medis," paparnya.
Mekar menyebutkan, bahwa Pemerintah perlu melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Toba baik BUMN maupun Swasta untuk pengadaan alat test swab, vaksin, dan obat-obatan. Jangan hanya fokus kepada bantuan pemulihan ekonomi sementara kesehatan dan bahkan nyawa masyarakat terancam? Kerjasama dengan RSU HKBP juga perlu dilakukan untuk mendukung RSUD yang di Porsea karena fasilitas dan daya tampung tentu juga terbatas. Dalam hal ini pemerintah memang memang harus bekerja keras, tidak boleh dengan cara-cara biasa dalam penganangan covid ini.
"Realita yang terjadi di lapangan bahwa terhadap pasien yang isoman, pemerintah terkesan abai dan tidak mempedulikan nasib mereka karena tidak ada pemantauan yang ketat dari petugas kesehatan. Harusnya ditengah zaman serba teknologi ini hal itu bisa dilakukan secara daring," sebutnya.
Kadis kesehatan perlu menunjuk para petugas kesehatan yang bertugas melayani secara online selama 24 jam non stop juga memberikan jatah obat-obatan sesuai dengan yang dialami oleh pasien yang isoman. Tentunya petugas kesehatan yang mendapat beban kerja yang lebih tersebut didukung dengan pemberian insentif.
"Bahkan Pemkab melalui satgas harus melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan dalam penanganan Covid-19 karena belum tentu aparat yang di desa sudah punya pengetahuan dan pengalaman dalam pelayanan kesehatan. Beberapa tindak penanganan diatas bisa terealisasi jika pemerintah memiliki niat baik dan serius memanfaatkan anggaran yang ada sesuai dengan tujuannya," tukas Mekar mengakhiri. (OS)
