MEDAN | Prestasi luar biasa ditorehkan Kabupaten Pakpak Bharat pada saat Peringatan Hari Hak Azasi Manusia ke-72 sedunia yang dilaksanakan secara virtual, yang dihadiri Pj. Bupati Pakpak Bharat, Dr. Kaiman Turnip, M.Si, bersama jajaran terkait, termasuk Ka. Bagian Hukum Setda, Romian Sitopu, SH, di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, di Jalan Putri Hijau, Medan, pada Senin pagi (14/12/2020).
Pakpak Bharat kembali meraih penghargaan Kabupaten Peduli HAM untuk yang ke delapan kalinya secara berturut-turut. Penghargaan itu diterima Pj. Bupati Pakpak Bharat yang diserahkan langsung oleh Ka. Kanwil Kemenkumham Sumut, Sutrisno. Secara global di seluruh Indonesia, sebanyak 259 Kabupaten/Kota menerima penghargaan ini. Untuk Sumatera Utara, ada 16 Kabupaten/Kota menerima penghargaan pada tahun 2020 ini.
Pj. Bupati yang didampingi Ka. Bagian Hukum menyatakan rasa syukurnya atas prestasi yang terus dipertahankan Kabupaten Pakpak Bharat sejak tahun 2013 ini, tanpa ada jeda sama sekali. Tak lupa beliau menghaturkan terima kasih atas dukung dari OPD terkait dalam kinerjanya sehingga meraih penghargaan ini, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Sosial dan Bappeda yang banyak memberi dukungan dalam pelaksanaan Kabupaten Peduli HAM.
Penghargaan yang diraih ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-04.HA.04.03 Tahun 2020 tanggal 07 Desember 2020 tentang Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2019. Dijelaskan dalam keputusan tersebut bahwa penghargaan ini diberikan atas upaya dalam membina dan mengembangkan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Acara peringatan Hari HAM sedunia ke-72 ini yang jatuh secara resmi tanggal 10 Desember setiap tahunnya dengan mengangkat tema ‘Recover-Better, Stand Up for Human Rights, dilaksanakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menghimbau seluruh elemen dapat bekerjasama. "Kita sedang bersama-sama berjuang menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19, yang tidak hanya berdampak kepada kondisi kesehatan saja, tetapi juga meluas hingga mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yasonna menyebut Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sudah menginjak generasi atau periode kelima. Ia menegaskan RANHAM tidak lagi hanya membahas tentang formalitas pembangunan HAM secara umum, namun telah menjadi dokumen politik HAM. RANHAM juga telah menjadi tolok ukur terhadap komitmen penyelenggara kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah, dalam mengupayakan pelaksanaan kewajiban terhadap HAM.
Secara langsung acara ini dihadiri oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Sementara itu beberapa menteri hadir secara virtual diantaranya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. (rel)
