MEDAN | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinisi Sumatra Utara (Sumut) meminta jajarannya mengidentifikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan banjir.
Hal tersebut dikatakan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinis Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang.
"Hari ini kita mendapatkan kabar banyak titik banjir di berbagai daerah. Karena itu kita minta Bawaslu kabupaten/kota mengidentifikasi, titik mana berpotensi banjir dan menghambat pemungutan suara 9 Desember mendatang," ujar Suhadi, Jumat, (4/12/20).
Lebih lanjut dijelaskannya, Bawaslu kabupaten/kota berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota, bersama-sama memetakan lokasi yang sudah dirancang untuk mendirikan TPS.
"Jika lokasi rawan, maka diupayakan untuk merelokasi ke tempat lebih baik," jelas mantan Ketua KPU Kabupaten Samosir ini.
Selain itu, Suhadi mengungkapkan, pihaknya beserta jajaran juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), agar dapat bersama-sama mengantisipasi jika terjadi bencana alam yang dapat menghambat pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan walikota dan wakil walikota di daerah masing-masing.
"Identifikasi tidak hanya potensi banjir di TPS. Akan tetapi, potensi banjir pada akses menuju TPS. Bisa saja akan dibutuhkan perahu karet untuk mengangkut pemilih dikarenakan akses menuju TPS yang banjir," ungkapnya.
Menurutnya, curah hujan tinggi tidak hanya berpotensi banjir, akan tetapi juga rawan lonsor dan pohon tumbang.
"Potensi itu juga harus menjadi indikator kerawanan saat pendistribusian logistik. Pengawas juga harus memastikan pendistribusian logistik bisa berjalan dengan lancar, sampai di TPS," imbuhnya.
Laporan dari Bawaslu kabupaten/kota, kata Suhadi, Jumat 4 Desember 2020 sejumlah kecamatan megalami banjir, di antaranya dua kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 1 Kecamatan di Labuhaanbatu Selatan, empat kelurahan dalam dua kecamatan di Kota Binjai dan sebagian besar wilayah Kota Medan. (MU-1/ Hendra).
