MEDAN | Puluhan massa dari Forum Bela Petani Indonesia (FBPI), Selasa (10/11/2020) 'menggeruduk' Kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan, menyusul belum kunjung tuntasnya pengusutan sejumlah kasus dugaan korupsi di Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura (KPH) Sumut di masa kepemimpinan Dahler Lubis.
Koordinator Aksi Torang Siregar dalam orasinya menggunakan toa antara lain mengungkapkan, kinerja Dinas KPH Sumut dinilai berbanding terbalik dengan program pembangunan sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo guna menopang sektor pertanian dan peternakan
Namun sayangnya sejumlah kasus dugaan korupsi justru menggelinding di Dinas KPH Sumut dan belum ada satu pihak pun yang dimintai pertanggungjawaban hukum oleh penyidik pada Kejati Sumut.
Demonstran mendesak petinggi di Kejati Sumut mengusut tuntas 5 kasus dugaan korupsi yang sempat menyita perhatian publik.
Pertama, kasus dugaan korupsi terkait pembangunan lumbung pangan ketika Dahler Lubis menduduki jabatan Kadis KPH Sumut.
Kedua, kasus dugaan korupsi disebut-sebut sudah memasuki tahapan penyidikan (dik) di Kejati Sumut yakni proyek pengadaan bibit dan sarana pertanian pengembangan bawang merah, aneka cabai senilai Rp28 miliar yang bersumber dari APBN dan APBD Sumut.
Ketiga, kasus dugaan penyelewengan dana refocusing terdampak pandemi Covid-19 yang ditampung pada APBD Sumut senilai Rp58 miliar.
Keempat. kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sapi dan kambing senilai Rp8 miliar, juga ketika Dinas KPH Sumut dipimpin Dahler Lubis.
Kelima, kasus dugaan penyelewengan dana pengadaan alat mesin pertanian dan jalan usaha tani di Dinas KPH Sumut.
"Aksi kami sebagai pressure kepada Kejati Sumut agar segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi di Dinas KPH Sumut tersebut. Bila cukup bukti segera limpahkan kasusnya ke pengadilan tipikor Medan," urai Koordinator Aksi Torang Siregar didampingi Koordinator Lapangan Reza Fahri.
Data
Sementara Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian saat menerima kehadiran demonstran menyebutkan, akan meneruskan pernyataan sikap mereka kepada pimpinan.
Apalagi bila massa memiliki data-data pendukung tentang dugaan indikasi tindak pidana korupsi, akan semakin memudahkan kejaksaan mengusut kasusnya.
Menyikapi hal itu, Koordinator Aksi menimpali, akan kembali ke Kantor Kejati Sumut dengan data-data adanya dugaan korupsi di Dinas KPH Sumut tersebut. Massa kemudian secara tertib meninggalkan arena demo. (ROBERTS)
